Bisnis.com, NEW DELHI--- India memperkenalkan kebijakan reformasi pajak terbesar dalam 70 tahun terakhir sejak negeri itu merdeka dari pendudukan kolonial Inggris.
Pajak Barang dan Jasa (The Goods and Services Tax/GST) mengganti lebih dari selusin retribusi negara dan federal serta mempersatukan ekonomi senilai US$2 triliun serta 1,3 miliar orang ke dalam suatu pasar terbesar di dunia.
Ukuran itu diharapkan membuat India lebih mudah untuk melakukan bisnis dengan menyederhanakan struktur pajak dan memastikan kepatuhan yang lebih besar serta memacu kredensial ekonomi Perdana Menteri Narendra Modi sebelum pemilu pada 2019.
Dalam upacara tengah malam di aula pusat parlemen, Modi dan Presiden Pranab Mukherjee bersama-sama meluncurkan pajak baru itu dengan cara menekan tombol. "Dengan GST, mimpi 'India Satu, India Hebat' akan terwujud," kata Modi seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu (1/7).
Untuk pertama kalinya upacara tengah malam di aula pusat dalam 2 dekade terakhir, Modi bergabung bersama kolega kabinetnya, pimpinan bank sentral India, mantan perdana menteri serta eksekutif perusahaan besar, termasuk Rata Tata.
Peluncuran itu, bagaimanapun, diboikot oleh sejumlah partai oposisi termasuk Partai Kongres yang pertama kali mengajukan reformasi pajak sebelum turun dari tampuk kekuasaannya tiga tahun lalu. Mantan Perdana Menteri Manmohan Singh, seseorang yang dianggap sebagai arsitek reformasi ekonomi India, juga tidak ambil bagian.
