Kabar24.com, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, partai-partai politik tidak perlu sampai melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Menurut Setya Novanto, pembahasan RUU ini cukup di antara partai politik saja.
Dorongan agar Presiden Joko Widodo turun tangan muncul di tengah pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung selesai. Fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah sulit mencapai kesepakatan khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Karena itu, sebagian pihak berharap Presiden bersama para ketua umum bertemu untuk membahas ini.
Setya yakin, RUU ini bisa segera selesai lantaran sudah ada pertemuan-pertemuan informal yang dilakukan para petinggi fraksi maupun pimpinan partai.
Sebaiknya kami tidak membebani Presiden karena dengan partai lain kami bisa bermusyawarah," kata Ketua Umum Partai Golkar ini dalam acara open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Minggu (25/6/2017).
Mengenai presidential threshold, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan pemerintah menginginkannya di angka 20-25 persen dari total suara pemilu. Sementara beberapa partai seperti Demokrat dan Gerindra ingin nol persen.
Baca Juga
Setya bercerita, di momen lebaran dan silaturahmi ini, hampir semua para politikus yang datang menemuinya membicarakan soal RUU Pemilu. Namun, ia menyerahkan semuanya kepada panitia khusus pembahasan RUU Pemilu.
Setya berharap pembahasan RUU ini cepat selesai dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah antara fraksi dan pemerintah, bukan lewat sistem voting.
"Karena RUU ini yang ditunggu oleh masyarakat," ucapnya.
