Buruh Peringatkan DPR Jangan Ganggu Anggaran Polri & KPK

Organisasi buruh mengancam akan mengerahkan anggotanya untuk berhadapan dengan para wakil rakyat jika lembaga perwakilan nekat tidak membahas anggaran Polri dan KPK.
MG Noviarizal Fernandez | 21 Juni 2017 19:14 WIB
Gedung DPR di Senayan, Jakarta - Antara

Kabar24.com,JAKARTA- Organisasi buruh mengancam akan mengerahkan anggotanya untuk berhadapan dengan para wakil rakyat jika lembaga perwakilan nekat tidak membahas anggaran Polri dan KPK.

 

Cecep Handoko, Ketua Umum Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat mengatakan ancaman DPR terkait pembekuan anggaran Polri dan KPK lantaran tidak bisa memenuhi usulan pansus angket untuk menghadirkan Miryam ke DPR merupakan bentuk dari kesewanangan-wanangan wakil rakyat.

 

“Kepolisian itu lembaga permanen yang diamanatkan konsititusi untuk melakukan tugasnya menjaga kemanan masyarakat. Kalau DPR membekukan anggaran Polri sama saja DPR sudah melawan konstitusi dan melawan rakyat sebagai pemberi amanat,” paparnya, Rabu (21/6/2017).

 

Menurutnya, rakyat memiliki hak atas jaminan keaman makannya negara membentuk kepolisian yang operasionalnya dibiyayin APBN. DPR, lanjutnya, secara prinsip bertugas mewakili masyarakat yang memilihnya bukan malah menjaga kepentingan kolegial.

 

“Kalau DPR ngotot membekukan anggaran Polri dan KPK artinya DPR sudah menabuh genderang perang dengan masyarakat Indonesia. Ingatlah wakil rakyat itu dipilih dan digaji oleh masyarakat sudah seharusnya kerja mereka mewakili kepentingan rakyat bukan malah sebaliknya,” imbuhnya.

 

Terkait pansus, menurutnya masyarakat juga harus melek bahwa upaya tersebut merupakan kepentingan golongan dan bukan kepentingan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan ngototnya para anggota pansus hingga menimbulkan langkah yang tidak rasionalnya bahkan cenderung membuat kegaduhan ditengan masyarakat.

 

“Polri dan KPK jangan takut rakyat selaki pemeberi mandat DPR di belakang mereka, saya dan organisasi buruh yang saya pimpin siap berhadapan dengan DPR jika sampai anggaran Polri dan KPK dihentikan,” pungkasnya.

 

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
buruh, pansus

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top