Negosiasi Perdana Brexit, Ini Syarat Dan Proses Inggris Keluar Dari Uni Eropa

Perundingan resmi mengenai Brexit antara Inggris dan Uni Eropa telah dimulai pada Senin (19/6/2017) lalu di Brusssls. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa berhasil mendesak Inggris untuk menjalankan syarat-syarat keluar dari blok seperti yang tercantum di Article 50 Lisbon terlebih dahulu,
Yustinus Andri DP | 20 Juni 2017 16:43 WIB
Juru Runding Uni Eropa Michel Bernie dan Juru Runding Inggris David Davis - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA—Perundingan resmi mengenai Brexit antara Inggris dan Uni Eropa telah dimulai pada Senin (19/6/2017) lalu di Brussels. Dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa berhasil mendesak Inggris untuk menjalankan syarat-syarat keluar dari blok seperti yang tercantum di Article 50 Lisbon terlebih dahulu,

Seperti dikutip dari Reuters Selasa (20/6/2017), juru runding Uni Eropa Michel Bernie menyatakan, Inggris harus menaati lebih dulu syarat-syarat yang ada dalam Article 50 Lisbon. Proses pertemuan yang dilakukan di Brussels, secara otomatis menghapus keanggotaan Inggris dan segala hak istimewa negara tersebut di Uni Eropa.

Adapun, dalam kesepakatan dan syarat yang diatur di Article 50 Lisbon mengatur hal dasar mengenai hubungan kedua kawasan, yakni Inggris tak lagi mendapat keistimewaan berupa bebas bea masuk barang dari dan menuju Uni Eropa.

Kedua, Inggris juga tak lagi menikmati akses bebas perdagangan, pasar finansial dan perpindahan penduduk dari dan menuju Uni Eropa. Ketiga, Inggris diwajibkan pula membayar biaya keluar Uni Eropa senilai 100 miliar euro.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, Inggris dan Uni Eropa baru diperbolehkan melakukan diskusi dan negosiasi mengenai hubungan baru kedua kawasan. Kedua kawasan diberikan waktu dua tahun untuk menegosiasikan hubungan baru tersebut.

Namun, segala kesepakatan hubungan baru kedua kawasan harus  disetujui oleh anggota 27 negara anggota Uni  Eropa lainnya. Setiap negara Uni Eropa berhak menggunakan hak veto atas segala bentuk hubungan baru Inggris dan blok tersebut.

Apabila selama kurun dua tahun tidak ada kesepakatan baru yang diraih, maka Inggris akan ditempatkan sebagai negara mitra biasa dari Uni Eropa seperti negara-negara lain pada umumnya. Sebagai akibatnya Inggris diwajibkan tunduk oleh aturan perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Dagang Internasional (WTO).

Fakta-fakta itu secara otomatis meluruhkan keinginan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan juru runding Inggris David Davis untuk menjadikan kesepakatan dagang baru sebagai salah satu prioritas bahasan dalam pertemuan di Brussels. Keduanya ingin mempertahankan Inggris di pasar tunggal Uni Eropa agar, perekonomian dan bisnis domestik tidak terpukul.

Pasalnya, selain meminta adanya akses istimewa kepasar tunggal, May juga meminta kebebasan dalam mengatur imigran masuk ke negaranya. Bahkan dia menjadikan hal tersebut sebagai prioritas yang lebih penting dari akses ke pasar tunggal Uni Eropa.

Alhasi, permintaan Inggris itu pun secara otomatis mendapatkan penolakan dari Bernier, selaku wakil Uni Eropa.

“Hal ini bukan tentang hukuman, tetapi konsekuensi ketika Inggris keluar dari blok ini, dan mereka harus tahu konsekuensi itu sangat besar,” kata Bernier, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/6/2017).

Menanggapi ucapan Bernier tersebut, Davis pun meluncurkan pernyataan yang dinilai sebagai upayanya meredakan kekhawatiran di bagi pelaku bisnis di Inggris. Dia mengatakan bahwa akses ke pasar tunggal Uni Eropa akan tetap menjadi prioritas dan akan dibahas secara paralel.

Davis menjanjikan Inggris dan Uni Eropa akan menyelesaikan tahap pertama perundingan yang berfokus pada persyaratan keluar pada Oktober. Hal itu memungkinkan negosiasi perdagangan akan dimulai pada November.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Brexit

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top