Kabar24.com, JAKARTA -Keberhasilan sosialisasi Pancasila mulai dari bawah dinilai menjadi tujuan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP.
Demikian dikatakan anggota Dewan Pengarah UKP PIP Andreas Anangguru Yewangoe di kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (7/6/2017).
"Saya kira yang mau dicapai oleh peraturan presiden dengan pembentukan unit ini, bagaimana Pancasila itu sungguh-sungguh tersosialisasi bukan dari atas tapi dari bawah," ujar Andreas Yewangoe.
Andreas yang juga mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia itu hari ini dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama 8 orang anggota Dewan Pengarah UKP PIP dan seorang Kepala Eksekutif UKP PIP.
"Saya ambil contoh, ini bukan contohnya Presiden, tapi contoh dari saya, misalnya bagaimana agar di sekolah suasana Pancasila itu diciptakan, kan di Sumatra Barat ada guru sekolah tidak mengizinkan anak yang nonmuslim membaca pembukaan UUD, ini sangat tidak Pancasilais, ini contoh kecil tapi dampaknya besar," ungkap Andreas.
Andreas juga menilai bahwa anggota Dewan Pengarah punya pemikiran yang dinamis mengenai Pancasila meski mereka sudah berusia lebih dari 50 tahun.
Baca Juga
"Saya kira tidak usah dilihat dari mereka itu sepuh, tapi lihat juga cara berpikir mereka. Saya kira mereka tidak akan statis, mereka kan selalu mengaktualisasikan, (usia) itu tidak soal," tambah Andreas.
Ia meyakini pendekatan yang dilakukan UKP PIP tidak akan sama dengan metode Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilakukan Orde Baru.
"Bentuknya pasti tidak sama dengan P4, tapi persisnya kan ini baru terbentuk, apalagi ada badan di bawah pengarah, jadi merekalah yang kira-kira akan lebih implementatif," ungkap Andreas.
Menurut Kepala Eksekutif UKP PIP Yudi Latief, lembaga ini akan fokus kepada tiga hal.
"Sesuai Perpres, Perpres memandatkan peninjauan sistem pengajaran Pancasila di sekolah, peran komunitas harus diperkuat. Supaya unit hanya jangan semacam sosialisasi, pembekalan, tetapi juga pengukuran penerapan Pancasila ke dalam berbagai indikator. Jangan abstrak, teoritis," kata Yudi.
Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Sedangkan selaku Kepala UKP PIP adalah cendekiawan yang juga penulis Buku Negara Paripurna, Yudi Latief.
Yudi diketahui juga adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
