Kabar24.com, JAKARTA - Negara ini akan berada dalam kondisi yang layak dikasihani jika kepercayaan publik terhadap Pancasila tak bisa dikembalikan.
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif mengakui untuk merebut kepercayaan publik terhadap Pancasila melalui UKP PIP menjadi tantangan yang harus dihadapi.
"Ini berat ya. Bagaimana merebut kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini. Kan sudah tiga kali [lembaga], dulu zaman Bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi), gagal. Kemudian P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) gagal. Ini yang ketiga ini. Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," kata Syafi'i Maarif di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Buya Syafi'i Maarif hari ini diambil sumpah jabatannya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah UKP PIP bersama 8 anggota Dewan Pengarah lain dan 1 orang Ketua Eksekutif UKP PIP.
Buya Syafi'i juga mengakui bahwa UKP PIP belum membuat strategi khusus untuk melaksanakan tugasnya.
"Tantangannya yang terbesar bagaimana membawa Pancasila itu nilai luhur turun ke bawah, terutama sila ke-5. Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu, ini dulu," tambah Syafi'i.
Baca Juga
Menurut Syafi'i, sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sejak Indonesia Merdeka belum dikerjakan secara penuh dalam strategi pembangunan nasional.
"Pemerintah masih berusaha [mengerjakan], memang pemerintah yang pokok [yang mengerjakan], kita membantu saja toh. Ini kan unit kerja, ya kita membantu Presiden, memberi masukan kepada Presiden nanti. Jadi yang kita rapat mungkin sekali sebulan, bertemu Presiden tiga bulan sekali. Itu menurut Keppres yang baru itu," jelas Syafi'i.
Buya Syafi'i bahkan menegaskan bahwa diskusi dan berbeda pendapat penting untuk menentukan arah kebijakan UKP PIP.
"Nanti kita bicara dulu. Diskusi dulu, berkelahi dulu gitu loh, tapi kami belum bertemu, harus rapat dulu baru kita menentukan [kebijakan]," ungkap Syafi'i.
Selain Syafi'i Maarif, anggota Dewan Pengarah UKP PIP adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Sedangkan selaku Kepala UKP PIP adalah cendekiawan yang juga penulis Buku Negara Paripurna Yudi Latief.
Yudi diketahui juga adalah Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Pancasila.
