Kabar24.com, JAKARTA – Negara-negara non-Arab di Asia, seperti Malaysia, Indonesia dan Pakistan, terjebak di tengah perseteruan diplomatik antara sejumlah negara Arab dan Qatar.
Pada akhir Februari tahun ini, Malaysia menggelar karpet merah untuk Raja Salman dari Arab Saudi. Kunjungan itu adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang raja Saudi ke Malaysia dalam lebih dari satu dekade. Kemudian pada bulan berikutnya, Kuala Lumpur menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Qatar.
Selama kunjungan Raja Salman ke Malaysia, raksasa minyak Saudi Aramco sepakat untuk membeli bagian senilai US$7 miliar dalam proyek pengilangan dan petrokimia Petronas. Di sisi lain, menurut laporan media, Qatar juga telah berinvestasi senilai antara US$12 miliar dan US$15 miliar di Malaysia
Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Malaysia mengatakan bahwa upaya baru-baru ini untuk memperkuat hubungan dengan Qatar kemungkinan akan dianggap sebagai suatu hal yang kurang penting saat ini.
“Kami memiliki lebih banyak kerugian dengan berpihak pada Qatar,” kata sumber tersebut, seperti dikutip dari Reuters (Selasa, 6/6/2017).
Sejumlah negara Arab, di antaranya Saudi Arabia, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA), kemarin memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, yang dituding mendukung Iran dan militan Islamis. Hal ini meningkatkan perseteruan diplomatik antara negara-negara Teluk yang dimulai dari hubungan Qatar dengan Iran.
Qatar sendiri telah menyatakan tidak mendukung terorisme dan bahwa langkah pemutusan itu diambil atas klaim palsu yang tidak berdasar.
Menurut James Dorsey dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), pemutusan hubungan diplomatik di Qatar dipandang sebagai tusukan tidak langsung di Iran, serta meninggalkan negara-negara muslim non-Arab dalam posisi yang tidak nyaman.
“Saudi memandang Iran sebagai ancaman teroris yang paling utama daripada Negara Islam, dan banyak negara muslim non-Arab mungkin tidak akan setuju dengan hal itu,” ujar Dorsey kepada Reuters.
Indonesia, Malaysia dan Pakistan adalah negara-negara yang didominasi muslim Sunni seperti halnya Arab Saudi. Indonesia beberapa kali mencoba memainkan peran mediasi ketika ketegangan antar negara Arab meningkat, terutama antara Arab Saudi dan Iran yang didominasi muslim Syiah.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Senin telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif untuk membahas perseteruan tersebut.
Indonesia sendiri menyerukan untuk mengedepankan dialog dan rekonsiliasi dalam menghadapi krisis diplomatik di kawasan Teluk.
Dilema yang besar khususnya dialami bagi Pakistan, yang memiliki angkatan tentara keenam terbesar di dunia dan militer terbesar di dunia muslim. Pakistan yang berpenduduk mayoritas muslim Sunni mempertahankan hubungan mendalam dengan Riyadh.
Namun dengan jumlah minoritas Syiah yang besar dan perbatasan di bagian barat bersama dengan Iran, Pakistan dapat memiliki banyak kerugian akibat meningkatnya ketegangan ini. Pada tahun 2015, Pakistan menolak seruan Saudi untuk bergabung dalam intervensi militer yang dipimpin Riyadh di Yaman untuk memerangi gerilyawan yang bersekutu dengan Iran.
“Pakistan harus bertindak sangat hati-hati. Menurut saya, hanya ada satu pilihan untuk Pakistan, tetap netral,” kata tentara pensiunan Pakistan, Brigadir Shaukat Qadir.
