Kabar24.com, PEKANBARU - Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang menganggarkan pengadaan kain sarung sebesar Rp600 juta mendapat sorotan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai kebijakan tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Anehnya, hal itu tak hanya muncul dalam anggaran kali ini.
"[Pengadaan kain sarung] ini sebenarnya tidak penting. Catatan kami, [pengadaan] ini terus terulang tiap tahun," kata Koordinator Fitra Riau Usman di Pekanbaru, Selasa (9/5/2017).
Ia bahkan mempertanyakan seperti apa Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta daftar pelaksanaan anggaran di sekretariat Kota Pekanbaru yang tiap tahun dilakukan. "Apakah ini sekadar copy paste atau bagaimana," ulasnya.
Pada 2016 pengadaan kain sarung yang dilakukan Pemkot Pekanbaru juga menyulut polemik.
Saat itu, Pemkot Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp1,07 miliar pembelian kain sarung, meski kemudian anggaran tersebut dirasionalkan.
Tahun ini, kain sarung kembali dianggarkan dengan nilai yang masih fantastis mencapai Rp600 juta. Sarung-sarung tersebut akan dibagikan oleh pihak Pemkot Pekanbaru kepada para RT, RW serta tokoh agama pada bulan Suci Ramadhan.
Usman melanjutkan pengadaan kain sarung di tengah keterbatasan APBD Kota Pekanbaru tidaklah tepat.
Ia menilai Pemerintah harus memprioritaskan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga kota Bertuah tersebut.
Salah satunya adalah memperbaiki fungsi drainase yang setiap kali hujan akan menimbulkan banjir di sejumlah titik di Kota itu.
Lebih jauh Usman mencurigai pengadaan kain sarung seperti ini tidak pernah menjadi bahan evaluasi baik dari Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai perpanjangan Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan kota dan kabupaten maupun dari Pemkot Pekanbaru sendiri.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Sekdako) M Noer saat dikonfirmasi mengatakan pembelian sarung dengan harga sebesar itu bukan pemborosan.
Ia menilai pengadaan kain sarung saat bulan suci Ramadhan tepat untuk menjalin silaturahmi dengan warga.
"Bahasanya bukan boros. (Kain sarung) itu dianggarkan untuk masyarakat. Masyarakat yang diwakili lah. Kami undang RT dan RW. Tokoh masyarakat. Imam dan Imam Masjid Paripurna, Da'i," ujarnya.
Dia juga mengatakan pengadaan kain sarung dilakukan dengan sistem tender, dan berharap pengadaan tersebut berjalan lancar.
