Jokowi Perintahkan Bawahannya Perhatikan 3 Hal Ini

Para bupati/wali kota diminta untuk lebih memperhatikan perencanaan anggaran, integrasi antarwilayah, dan kebutuhan investasi.
Gloria Natalia Dolorosa | 26 April 2017 14:40 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3). - Antara/Setpres

Kabar24.com, JAKARTA – Para bupati/wali kota diminta untuk lebih memperhatikan perencanaan anggaran, integrasi antarwilayah, dan kebutuhan investasi.

Hal itu ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Tiga hal ditekankan Presiden di depan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota.

Pertama, soal anggaran. Presiden mengatakan selama bertahun-tahun perencanaan anggaran pemerintah dari kementerian dan lembaga, provinsi, kabupaten, hingga kota tidak pernah difokuskan ke prioritas tertentu.

Menurutnya, hampir semua daerah memiliki perencanaan anggaran yang tidak fokus.

"Kalau ada tambahan APBD APBN 10% langsung semua dinas naik 10%. Di kementerian juga sama, naik 10% semuanya. Kelihatannya sepele, tapi kalau tidak diubah, tidak akan dapat hasil yang baik. Saya sampaikan ke menteri, kita mau fokus pada infrastruktur dan investasi," tutur Presiden.

Kedua, soal integrasi desa, provinsi, kabupaten dan kota. Presiden menyampaikan ketika berkunjung ke beberapa wilayah, dia menjumpai waduk yang tidak memiliki irigasi. Kondisi itu terjadi bertahun-tahun.

Di Aceh, Presiden menyaksikan sendiri pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan.

"Artinya, tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek, tidak menghasilkan output. Sehingga pertajam prioritas, semakin sedikit akan semakin baik. Satu priorias, dua prioritas, lebih tajam lebih baik," ucap Presiden.

Ketiga, investasi berkaitan dengan APBN dan APBD. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia membutuhkan Rp5.500 triliun untuk membangun infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Namun, anggaran negara hanya mampu sediakan Rp1.500 triliun, atau hanya 27,3% dari total kebutuhan.

Solusinya, harus dibuka peluang investasi untuk menutupi kebutuhan anggaran. Presiden mengatakan sudah memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan sekuritisasi terhadap aset BUMN. Dana hasil sekuritisasi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di tempat lain.

"Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun terus dimiliki. Setiap bulan dapat income. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan, bukan hanya di Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu. Pelabuhan juga sama," kata Presiden.

 

Tag : jokowi, musrenbang
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top