Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jepang Percaya G20 Dukung Anti-Proteksionisme

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso percaya pertemuan negara anggota Group of 20 (G20) pada Juli 2017, akan mulai mendukung kebijakan proteksionisme di seluruh dunia.Dia percaya, G20 tidak akan terpengaruh oleh tekanan Amerika Serikat (AS) yang berusaha menerapkan tidakan dumping untuk membatasi impor dari negara tertentu.
Pimpinan negara anggota G-20/Reuters
Pimpinan negara anggota G-20/Reuters

Bisnis.com, TOKYO — Menteri Keuangan Jepang Taro Aso percaya pertemuan negara anggota Group of 20 (G20) pada Juli 2017, akan mulai mendukung kebijakan proteksionisme di seluruh dunia.

Dia percaya, G20 tidak akan terpengaruh oleh tekanan Amerika Serikat (AS) yang berusaha menerapkan tidakan dumping untuk membatasi impor dari negara tertentu. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri pertemuan menteri keuangan negara anggota G20.

"Saya tidak berpikir ada negara yang percaya bahwa ekonomi global harus beralih ke proteksionisme dari perdagangan bebas. Bahkan AS sendiri tidak mengatakan bahwa proteksionisme itu baik. Mereka hanya akan mengutamakan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu," kata Aso, seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/4/2017).

Di sisi lain, Aso uga mengatakan bahwa Jepang akan berusaha melanjutkan negosiasi Trans-Pacific Patnership (TPP) meskipun tanpa AS. Menurutnya langkah tersebut ditempuh demi menarik perhatian Presiden Donald Trump, agar dia mau mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menarik AS dari TPP.

Seperti diketahui, isu ancaman proteskionisme diperkirakan akan kembali mencuat dala pertemuan G20 Juli mendatang. Pasalnya, AS telah menunjukkan tanda-tanda memberlakukan kebijakan proteksionisme, setelah meluncurkan rencana penerapan tarif baru bagi negara-negara eksporti baja murah ke AS. China dalam hal ini menjadi sasaran utama kebijakan Paman Sam itu.

“Negara G20 tidak seharusnya memecahkan persoalan ketiaksetaraan pendapatan dengan kebijakan proteksi perdagangan. Setiap negara harus menerapkan kebijakan fiskal, moneter dan reformasi struktural yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu,” lanjut Aso.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper