Pemerintah Bersiap Hadapi Evaluasi Antipencucian Uang

Indonesia sebentar lagi akan menghadapi mutual evaluation review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.
Edi Suwiknyo | 18 April 2017 00:34 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. - JIBI/Endang Muchtar

Kabar24.com, JAKARTA – Indonesia sebentar lagi akan menghadapi mutual evaluation review atau MER yang akan menilai kepatuhan terhadap Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin memaparkan, penilaian tersebut akan berpengaruh terhadap proses keanggotaan Indonesia di organisasi yang fokus terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

"MER akan melihat seberapa jauh kita comply pada Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Penilaian buruk di MER bisa memiliki multiplier effect, “kata Kiagus dalam keterangan resminya yang dikutip Bisnis, Senin (17/4/2017).

Efek buruk tersebut bisa berupa memburuknya iklim investasi hingga kesulitan menjadi bagian FATF. Jika hal itu terjadi, maka public statement dari FATF sebagai negara yang tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan pencucian uang.

“Kita sudah pernah ditempatkan pada situasi public statement FATF, dan tentu saja harapan kita bersama situasi seperti itu tidak kembali terulang,” katanya.

Proses evaluasi sendiri akan dimulai awal Mei mendatang. Proses awal itu yakni penyampaian kuesioner kepada asesor. Memang ada kuesioner tersebut tidak bisa dilihat sembarangan. Karena itu lembaga intelijen di bidang keuangan tersebut meminta sejumlah lembaga lainnya untuk mendukung proses tersebut.

Pasalnya, tanpa kesamaan persepsi, penilaian MER bisa buruk. MER, kata dia bukanlah menilai satu atau dua lembaga, melainkan menilai sebuah negara. Bagi Indonesia, penilaian tersebut akan menentukan keanggotaan di FATF.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF. Posisi itu acapkali membuat perwakilan Indonesia dalam forum tersebut merasa sungkan, terutama saat membahas persoalan FATF.

Pemerintah sendiri terus mengupayakan supaya bisa segera masuk dalam kelompok internasional tersebut. Target pemerintah adalah dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Namun, jika penilaian MER baik, maka hal itu akan mempercepat keanggotaan Indonesia.

Tag : pencucian uang
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top