Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PILKADA DKI 2017 PUTARAN KEDUA: Ini Pesan Kapolda dan Menko Polhukam

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan kembali menegaskan terkait isi dari maklumat yang dikeluarkan pada 17 April 2017 serta larangan aksi Tamasya Al-Maidah.
Ilustrasi: Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi (kedua kiri), Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan (ketiga kiri), Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (ketiga kanan), Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti (kedua kanan) dan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kanan) mengangkat tangan bersama usai penandatangan deklarasi damai Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Senin (17/4)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi: Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi (kedua kiri), Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan (ketiga kiri), Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (ketiga kanan), Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti (kedua kanan) dan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kanan) mengangkat tangan bersama usai penandatangan deklarasi damai Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Senin (17/4)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan kembali menegaskan terkait isi dari maklumat yang dikeluarkan pada 17 April 2017 serta larangan aksi Tamasya Al-Maidah.

Menurut Iriawan, jika dalam pilkada nanti terdapat mobilisasi massa atau kegiatan terkait, kerumunan massa dan kegiatan tesebut akan dibubarkan.

"Maklumat sudah jelas, itu saja. kalau ada mobilisasi massa akan dipulangkan, kalau dia melanggar akan kita tindak tegas," kata Iriawan, Rabu (18/7/2017).

Seperti diketahui, Selasa (17/4) Kapolda Metro Jaya dan sejumlah Kapolda lainnya di Pulau Jawa dan Sumatra telah mengeluarkan maklumat berisi pelarangan mobilisasi yang berpotensi menjadi intimidasi baik secara fisik dan psikologis.

Bila sekelompok orang dari luar Jakarta berniat melaksanakan kegiatan tersebut maka TNI, Polri dan Instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan. Massa akan diminta kembali ke daerah masing-masing. Jika tetap memaksa untuk datang ke Jakarta, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto juga mengemukakan hal yang sama. Menurutnya pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi milik rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto juga mengemukakan hal yang sama. Menurutnya pilkada merupakan sebuah pesta demokrasi milik rakyat.

Oleh karena itu, masyarakat Jakarta harus bisa menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani, dengan aman, sebebas-bebasnya dan tanpa intimidasi.

"Saya ingatkan jangan sampai ada pihak mana pun yang mencoba menciderai . Aparat akan menindak tegas siapa pun yang mengganggu, melakukan intimidasi atau mengerahkan massa," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper