Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Indonesia 7 April Seksi Utama: Ramai-Ramai Emisi Obligasi

Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Jumat, 7 April 2017. Seksi Utama, ramai-ramai emisi obligasi.
Bisnis Indonesia cetak Edisi Jumat, 7 April 2017 Seksi Utama/epaper.bisnis.com
Bisnis Indonesia cetak Edisi Jumat, 7 April 2017 Seksi Utama/epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Jumat, 7 April 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1. PENDANAAN KORPORASI: Ramai-Ramai Emisi Obligasi
Pasar obligasi akan kebanjiran tawaran senilai puluhan triliun rupiah setelah sejumlah badan usaha milik negara menyiapkan emisi surat utang sebagai sumber pendanaan pembiayaan proyek dan modal kerja mereka.

BERANDA: JALAN CADAS DIREKSI BUMN
Saat Dwi Soetjipto diberhentikan sebagai direktur utama PT Pertamina (Persero), banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin kapten yang membawa Pertamina ke puncak kinerja keuangan dengan meraih laba lebih dari Rp40 triliun bisa begitu saja diganti?

Hal 2. Menyoroti Premi Restrukturisasi Perbankan
Pemerintah, melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), bakal menerapkan premi tambahan biaya Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Beleid baru itu seharusnya tidak membebani industri perbankan, sebaliknya bertujuan untuk menjaga value dan stabilitas industri perbankan. Bank yang berkinerja baik diharapkan mendapat insentif dari program ini.
PARDI SUDRADJAT, Komisaris di Rabobank, mantan SVP Risk Management di Bank Mandiri

Hal 3. BCA Bagi Dividen Rp200 Per Saham
PT Bank Central Asia Tbk. membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 sebesar Rp4,9 triliun atau setara Rp200 per saham kepada para pemegang saham. Dari segi angka, total jumlah dividen tersebut naik sekitar 24% dibandingkan dengan pembagian keuntungan pada tahun sebelumnya, sebesar Rp3,9 triliun.

Hal 4. SIMPANAN DI PERBANKAN: Dana ‘Nganggur’ Pemda Meningkat
Penumpukan simpanan pemerintah daerah di perbankan masih terus berlanjut. Pada Februari 2017, posisi dana menganggur (idle) mengalami peningkatan hingga 16,7% dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya.

Hal 5. DIPLOMASI DAGANG: Indonesia Bisa Ikuti China
Pemerintah Indonesia disarankan mengikuti langkah Pemerintah China yang memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat guna mengantisipasi kebijakan proteksi dagang yang dilancarkan Presiden Donald Trump.

Hal 6. KABEL LAUT RI-SINGAPURA-AUSTRALIA: Konsorsium Tunjuk Alcatel Submarine
Enam perusahaan dan lembaga teknologi, informasi, dan komunikasi menunjuk Alcatel Submarine Networks untuk membangun sistem jaringan kabel bawah laut internasional baru yang akan menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Australia.

Hal 7. BENDUNGAN BARU: Indonesia Usulkan Pinjaman China
Pemerintah mengusulkan pinjaman dari China senilai Rp4,50 triliun untuk pembangunan empat bendungan baru di luar Pulau Jawa pada 2018.

Hal 8. DAYA SAING UKM JAWA TIMUR: Majukan UKM Butuh Rp50 Triliun
Pemerintah Provinsi Jawa Timur membutuhkan dana sekitar Rp50 triliun untuk memajukan usaha kecil, dan menengah, berupa pinjaman dengan bunga murah.

Hal 9. BEDAH PROSES PENAWARAN SAHAM PERDANA: Peliknya IPO Usaha Daerah
Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Barangkali perumpamaan itu bisa mewakili gambaran betapa sulitnya mencari perusahaan daerah yang sudi menjadi perusahaan publik.

Hal 10. DUGAAN PERSAINGAN TAK SEHAT: Senjakala Peternakan Rakyat
Suyadi, 68 tahun, peternak ayam broiler atau pedaging asal Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Jombang, Jawa Timur, merupakan satu dari sekian peternak ayam yang terpaksa harus berrpikir keras agar usahanya tidak terus merugi akibat jatuhnya harga jual daging ayam.

Hal 11. PROYEK KELISTRIKAN 2006—2010: PLN Berpotensi Menanggung Rugi
Proyek listrik 10.000 MW meninggalkan banyak catatan. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berpotensi menanggung rugi US$78,69 juta dan Rp609,5 miliar akibat permasalahan dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik periode 2006—2015.

Hal 12. KEWENANGAN MENDAGRI & GUBERNUR: Deregulasi Perda Tetap Berlanjut
Pemerintah tetap berniat melakukan deregulasi terhadap peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi, kemudahan berusaha, dan pelayanan publik kendati ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ahmad Yusuf
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper