Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Jumat, 7 April 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Industri
Hal 25. PASAR PERANGKAT GENGGAM: Kemenperin & Qualcomm Sisir Ponsel Ilegal
Kementerian Perindustrian dan Qualcomm berencana melakukan kerja sama untuk mengidentifi kasi volume telepon seluler ilegal di Indonesia.
Hal 26. PASAR PERHIASAN: Ekspor Tertekan, Domestik Menggiurkan
Kinerja ekspor perhiasan Indonesia pada awal tahun ini menunjukkan penurunan signifi kan di tengah kondisi pasar global yang melesu, sebaliknya pasar domestik dinilai masih menggiurkan.
Hal 27. APARTEMEN: Penjualan Diprediksi Naik di Atas 15%
Sejumlah pengembang apartemen di Jakarta memasang target pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi sepanjang tahun ini dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya.
Hal 28. JELANG LEBARAN: Angkutan Barang Bakal Melonjak 30%
Asosiasi Logistik Indonesia memprediksi volume angkutan barang menjelang Hari Raya Idulfi tri 2017 melonjak 30% ketimbang volume pada hari biasa.
Hal 29. BANDARA BALI UTARA: Nasib 2 Lokasi Diputus Pekan Depan
Kementerian Perhubungan segera mengambil keputusan penentuan lokasi untuk bandara baru di Bali utara sebagai penunjang Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali.
Hal 30. TRANSISI BLOK MAHAKAM: Total Belum Ambil Sikap
Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation belum mengambil sikap untuk mengambil 30% saham di Blok Mahakam kendati PT Pertamina (Persero) tetap memberikan ruang kepada kedua perusahaan itu.
Hal 31. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN: DSFI Andalkan Pasar Ekspor
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk., perusahaan pengolahan ikan, masih mengandalkan ekspor sebagai sumber pendapatan terbesar. Sumbangsih pasar luar negeri terhadap omzet perseroan tetap dipertahankan 95%.
Hal 32. UJI LAIK KENDARAAN SWASTA: Ongkos KIR Dinilai Terlalu Rendah
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan ongkos operasional yang dikeluarkan oleh agen pemegang merek sebagai acuan untuk menentukan tarif uji KIR. Tarif uji kir yang saat ini berlaku dinilai tidak adil oleh swasta.
