Bisnis.com, MATARAM -- Kementerian Dalam Negeri menyatakan ada enam program prioritas nasional di Nusa Tenggara Barat yang masuk dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nata Irawan mengatakan diperlukan dukungan dan sinergi dengan pemerintah daerah, salah satunya dalam bentuk dukungan politik dan keamanan.
"Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan non-Kementerian dalam rangka pembinanaan terhadap pemerintah daerah, sehingga terwujud pemerintahan yang efektif," ujar Nata dalam acara Musrenbang NTB di Mataram, Kamis (6/4/2017).
Prioritas Nasional di Provinsi NTB dalam hal pendidikan yaitu peningkatan pelatihan vokasi bagi SDM KUMKM, di bidang kesehatan pemerintah akan melakukan penugasan khusus bagi calon dokter spesialis di provinsi NTB.
Untuk sektor perumahan dan pemukiman akan dilakukan pengeboran air tanah untuk pemenuhan kebutuhan. Fasilitas inkubator bisnis dan teknologi juga akan dibuat guna mendukung program penanggulangan kemiskinan.
Layanan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian akan dibuat sesuai dengan standar pelayanan minimal di NTB guna memberikan pelayanan di bidang politik, hukum, dan pertahanan bagi masyarakat.
"Untuk bidang ketahanan pangan, ada tiga hal yang menjadi prioritas nasional yaitu membangun jaringan irigasi tersier di NTB pada 2018 seluas 10.168 hektare, menetapkan daerah irigasi yang potensial untuk cetak sawah seluas 12.210 hektare, dan rencana pembangunan waduk Bintang Bano dan Meninting," papar Nata.
.jpg?w=300&h=221)
