Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Selasa, 04 April 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. SANKSI KEPABEANAN: Ratusan Importir Disisir
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyisir 725 importir yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap perpajakan. Selama kuartal pertama tahun ini, institusi itu sudah memblokir 674 perusahaan nakal yang terbukti melanggar ketentuan pajak.
TINGKAT INFLASI: Waspadai Tekanan di Mei & Juni
Kendati Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2017 menunjukan deflasi sebesar 0,02%, Badan Pusat Statistik mengingatkan adanya potensi inflasi pada Mei dan Juni saat bulan puasa dan Lebaran.
TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI: Merajut Mimpi Koneksi 5G di Indonesia
Semua itu berawal dari mimpi dan di era teknologi maju saat ini, batasan mimpi tak lagi sekadar cakrawala langit. Kini orang banyak membicarakan teknologi 5G.
Hal 2. Pembentukan Induk Bank Infrastruktur
Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Indonesia relatif sangat besar mengingat kualitas in frastruktur Indonesia masih re latif tertinggal dibandingkan ne gara Asia lainnya seperti Singapura, Jepang, China dan India.
CHANDRA BAGUS SULISTYO, Manager Riset Bisnis dan Ekonomi pada Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Hal 3. EMITEN ASURANSI: Laba Naik, Premi Stagnan
Akumulasi laba bersih dari sebelas emiten asuransi sepanjang 2016 meningkat 49,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tengah pertumbuhan premi yang relatif stagnan.
Hal 4. PASCAPENGAMPUNAN PAJAK: Memaafkan Tanpa Melupakan
Door Duisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang, judul buku yang memuat kumpulan surat R.A Kartini tampaknya menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hal 5. DEFISIT DAGANG: Kemitraan Ekonomi Tunggu India
Kehadiran India dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) semakin penting, apalagi negara itu terus mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi.
Hal 6. PERTEMUAN MENTERI G20: Pemerintah Usulkan Adaptasi Teknologi Digital
Pemerintah mengusulkan pengadaptasian dan pemanfaatan teknologi digital yang berfokus untuk mendorong pemerataan ekonomi di dunia, terutama di negara-negara anggota G20.
Hal 7. JALAN TOL: Akses ke Kertajati Dibangun 2020
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat menargetkan akses jalan tol ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka bisa terbangun 2020.
Hal 8. PENDANAAN OPERASIONAL MANDIRI: MRT Jakarta Ekspansi ke 3 Sektor
PT Mass Rapid Transit Jakarta siap ekspansi ke sektor telekomunikasi, periklanan dan ritel. Perseroan yang memiliki bisnis inti penjualan tiket ini tengah mencari mitra investor.
Hal 9. GARAM INDUSTRI TERANCAM LANGKA: Pelaku Usaha Tuntut Solusi
Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia atau AIPGI mendesak pemerintah untuk melakukan upaya serius guna mewujudkan swasembada garam nasional. Langkah ini terutama untuk memenuhi kebutuhan industri.
Hal 10. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IGNASIUS JONAN: “Sudah Banyak yang Kami Benahi”
Penunjukan Ignasius Jonan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberi warna berbeda dalam dunia energi nasional. Pada pundak mantan Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan ini, terselip tugas besar untuk mewujudkan citacita mewujudkan energi yang berkeadilan. Bagaimana strategi sang menteri mewujudkan cita-cita itu? Berikut paparannya kala berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, Senin (3/4).
Hal 11. DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER: PLN Tolak Putusan KPPU
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menolak keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait lelang paket pekerjaan pelayanan teknik PLN Area Rantau Parapat 2015–2020. Gugatan terhadap keputusan itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Rantau Parapat.
Hal 12. SELEKSI HAKIM MK: Presiden Tinggal Tentukan Pilihan
Presiden Joko Widodo akan memilih satu nama dari tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah lolos tahapan seleksi. Hakim MK terpilih nanti nya menggantikan Patrialis Akbar yang diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi.
