Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Senin, 3 April 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. PENERIMAAN PAJAK: Kerja Keras Belum Usai
“Saya menganggap jumlah peserta masih kecil baik dari objek pajak UMKM maupun non-UMKM. Saya menganggap masih banyak yang tidak ikut tax amnesty dan saya sangat yakin sebenarnya mereka belum comply juga.”
REVISI PERMENHUB NO.26/2016: Tarif Baru Taksi Daring Berlaku 3 Bulan Lagi
SOLO - Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah poin revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 yang mengatur transportasi online dengan menerbitkan Permenhub No.26 Tahun 2017. Salah satu butir penting dari ketentuan itu adalah menyangkut penetapan tarif.
PERSPEKTIF: Menanti Tuah Spirit #313 dan Amnesti Pajak
Aksi massa skala besar terjadi di seluruh Indonesia pada Jumat (31/3). Aksi serempak ini bukan semata soal politik tetapi lebih pada permasalahan pajak. Karena itu, konsentrasi massa terpusat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.
Hal 2. Membaca Pergerakan IHSG
Pada 16 Maret, IHSG melonjak dari 5.430 ke hampir 5.520 dipicu komentar the Fed (Bank sentral AS) yang bersifat dovish ketika mengumumkan kenaikan suku bunga (Federal Fund Rate).
YANUAR DANANJAYA, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Surabaya
Hal 3. INFLASI MARET: Listrik Jadi Penentu
Turunnya harga kebutuhan pangan seiring masuknya panen raya tidak mampu menetralisir kenaikan harga energi yang diatur oleh pemerintah. Akibatnya, indeks harga konsumen pada Maret 2017 diproyeksi kembali mengalami kenaikan.
Hal 4. SELEKSI ANGGOTA BPK: Dicari Calon Independen
JAKARTA — Independensi bakal menjadi salah satu isu utama dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya, sebagian audit BPK saat ini dinilai terpengaruh kepentingan politik.
Hal 5. SURAT BRITISH EXIT: Jalan Masih Panjang bagi Inggris
Selama sekitar 9 bulan pejabat Uni Eropa menyatakan belum memiliki strategi yang pas untuk menangani British Exit atau Brexit.
Hal 6. KONSOLIDASI BWA: Intervensi Melalui Kebijakan Lisensi
JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika bersedia memfasilitasi upaya konsolidasi operator broadband wireless access (BWA), termasuk intervensi melalui kebijakan lisensi, demi mencapai industri telekomunikasi yang efi sien.
Hal 7. PROGRAM SEJUTA RUMAH: REI Dorong Kerja Sama Antarpengembang
BADUNG, Bali — Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI berkomitmen mendorong kerja sama antarpengembang kelas nasional dan daerah guna mempercepat capaian program strategis nasional sejuta rumah.
Hal 8. PEMBANGKIT BELAWAN: Jonan Tekan Harga Gas
MEDAN — Kementerian ESDM menyiapkan instrumen kebijakan teknis untuk menekan biaya penggunaan gas alam cair atau LNG bagi pembangkit listrik di bawah kelolaan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
Hal 9. MOBILITAS LOGISTIK SURABAYA—DENPASAR—LOMBOK: Pelabuhan Gili Mas Dipacu
LOMBOK BARAT — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar PT Pe lindo III dapat segera merampungkan pembangunan guna mempercepat operasional Pelabuhan Gili Mas.
Hal 10. PRESIDEN DIREKTUR PT C88 FINANSIAL TEKNOLOGI (CEKAJA.COM) DENNY DILHAM: Ambisi Menjadi Financial Supermarket
JAKARTA — Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi digital di Tanah Air tumbuh pesat seiring dengan peningkatan penggunaan Internet. Salah satu perusahaan financial technology yang menonjol untuk memudahkan nasabah mendapatkan produk layanan keuangan adalah Cekaja.com. Bagaimana perkembangan bisnis ini? Berikut petikan wawancara Bisnis Indonesia dengan Presiden Direktur PT C88 Finansial Teknologi (Cekaja.com), Denny Dilham.
Hal 11. TAWARAN PERDAMAIAN: HSBC & Permata Tolak Proposal Sujaya Group
JAKARTA — HSBC Ltd. dan PT Bank Permata Tbk. menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Bintang Jaya Proteina Feedmil dan PT Sinka Sinye Agrotama (Sujaya Group).
Hal 12. PENUNTASAN KORUPSI KTP-EL: Komitmen DPR & Parpol Dinanti
JAKARTA — DPR dan partai politik perlu terus menjaga kepercayaan publik dengan mendorong penuntasan megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El) yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
