Sengketa Lahan, 30 Petani Karawang Adukan Nasib Ke F-PKB DPR

Sedikitnya 30 petani petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat melaporkan sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR.
John Andhi Oktaveri | 23 Maret 2017 19:49 WIB
Lahan/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya 30 petani petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat melaporkan sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR.

Ketua Fraksi FPKB DPR Ida Fauziah mengatakan bahwa sengketa yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun tersebut seharusnya tidak terjadi kalau pemerintah lebih terbuka dan ikut memikirkan masalah tersebut. Menurutnya, bagaimanapun juga pemerintah harus lebih berpihak kepada para petani.

"Apalagi ini masalah lahan pertanian. Harus mendapat perhatian serius," ujarnya. Dia mengaku miris mendengar petani Kerawang ini berjalan kaki menuju Istana Negara.

"Kami merasa prihatin setelah mendapat cerita nasib para petani Kerawang ini. Kemarin, Pimpinan Fraksi PKB sudah melakukan rapat guna merespon masalah ini," ujar Ida saat menerima petani Kerawang di ruang F-PKB Gedung DPR, Kamis (23/3/2017).

Dari rapat Fraksi PKB, kata Ida Fauziyah, pihaknya sudah meminta agar Komisi II DPR segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah sengketa lahan ini guna meminta klarifikasi. "Kami punya Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, agar dicarikan solusi yang terbaik untuk masalah ini," ujarnya menambahkan.

Koordinator petani Kerawang, Aris Wiyono saat meminta agar F-PKB mendorong penegakkan UU Pokok Agraria 1960 dan melaksanakan Keppres No 5 tahun 1960. "Kami minta pemerintah menyelesaikan konflik ini secepatnya," ujar dia. Para petani, lanjut Aris, tidak terima lahannya diratakan dan menuntut pencabutan hak guna nangunan milik PT Pertiwi Lestari.

"Paling tidak, ada pencabutan HGB, kemudian pulangkan petani ke lokasi semula. Tadinya ada rumah, ya harus ada rumah, karena lahannya diratakan," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr, petani

Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top