Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P 2017 sebesar Rp1,7 triliun guna melangsungkan program strategis pembangunan nasional untuk sertifikasi lima juta bidang tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan saat ini dari APBN 2017 hanya memiliki anggaran Rp1,1 triliun dari APBN 2017.
Dari dana yang ada, pihaknya telah menyelesaikan 30% atau 1,5 juta dari target 5 juta bidang tanah tahun ini.
Menurutnya, dana tersebut akan habis untuk membiayai 500.000 bidang tanah lagi. Selanjutnya, 3 juta bidang tanah akan menggunakan dana APBN-P yang sedang diajukan.
Pemerintah akan memprioritaskan sertifikasi lahan di luar Jawa, mengingat harga lahan yang tinggi di sana.
Sofyan menyebut di Jawa harga lahan lebih murah karena densitas populasi dan kepadatan wilayah yang tinggi. Jika di Jawa harga lahan berkisar Rp250.000 — Rp300.000, maka di luar Jawa bisa sampai tiga kali lipatnya.
“Presiden telah menginstruksikan pada 2019 mendatang 9 juta bidang tanah sudah harus tersertifikasi. Hal itu untuk mengejar target seluruh bidang tanah tersertifikasi penuh pada 2025,” katanya dalam jumpa media, Senin (20/3/2017).
Sofyan juga mengharapkan target legalisasi aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria atau Prona ini dapat lebih cepat berjalan dengan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Seperti di DKI Jakarta yang mengalokasikan Rp100 miliar untuk percepatan Prona.
Tak hanya itu, ATR/BPN juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB untuk lahan di bawah Rp2 miliar. Sofyan berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau adanya campur tangan pihak swasta melalui mekanisme program tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membantu masyarakat mensertifikasi lahannya.
Pakar Hukum Pertanahan dan Properti Indonesia Eddy Leks mengatakan dalam menjalankan Prona saat ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya terutama juru ukur. Paling penting juga dibutuhkan anggaran yang kuat mengingat redistribusi dan sertifikasi BPHTB di daerah banyak yang masih menetapkan hingga 5%, belum ditambah biaya lainnya.
“Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, hal-hal tersebut akan menjadi faktor penghambat berjalannya Prona,” ujar Eddy.
Menurut Eddy kepastian sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak hanya akan berdampak pada pemerataan perekonomian, tetapi juga mempermudah kinerja pengadaan lahan yang dibutuhkan dalam program startegis nasional pemerintah lainnya. Sehingga, ke depan dipastikan persoalan lahan perlahan akan berkurang di Indonesia.
