9.000 Warga Suku Kurdi Menentang Presiden Turki

Bisnis.com, FRANKFURT -  Sekitar 9.000 warga suku Kurdi berunjuk rasa di Frankfurt, Jerman, pada Sabtu (18/3/2017) menentang Presiden Turki Tayyip Erdogan dan rencana penentuan pendapat rakyat pada April, yang akan memperbesar kekuasaannya.

Pengunjuk rasa itu meneriakkan "Erdogan teroris" dan "kebebasan untuk Ocalan", mengacu pada Abdullah Ocalan, pemimpin kelompok pemberontak, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dipenjara, dengan mengibarkan banyak bendera menampilkan wajah Ocalan. Uni Eropa dan Amerika Serikat menganggap PKK kelompok teroris dan keberadaan mereka dilarang di Jerman.

"Warga Eropa harus mendengar kami, berempati dengan penderitaan kami dan membantu kami. Akan lebih baik jika mereka memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Turki," kata pengunjuk rasa Sinan Anin.

Beberapa ratus polisi dikerahkan dalam unjuk rasa itu, dengan kepolisian mengatakan bahwa gerakan itu berjalan dengan damai.

Pada Rabu, Martin Schaefer, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa pemerintah Jerman telah menyetujui pemungutan suara oleh sekitar 1,4 juta warga Turki yang bermukim di Jerman, dan yang memiliki hak untuk memberikan suara mereka pada referendum 16 April.

Erdogan mencari dukungan dari warga Turki yang tinggal di luar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam referendum. Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel mengatakan bahwa Erdogan telah mengambil keuntungan atas sentimen banyak orang terhadap warga asli Turki yang tinggal di Jerman, yang saat ini keberadaan mereka tidak diterima dengan baik.

Pengunjuk rasa Mustafa Bostan mengatakan, jika Erdogan memenangkan referendum, hal ini akan memperburuk situasi, "Bisa jadi dia akan mengatakan, 'Aku menang lagi' dan kemudian dia akan mulai berusaha lagi menghancurkan kota-kota Kurdi atau membunuh warga Kurdi," katanya.

Hubungan Ankara dengan Berlin memanas, dengan penangkapan seorang wartawan Turki-Jerman di Turki dan pernyataan Erdogan, yang menanggapi pelarangan unjuk rasa oleh menteri Turki sebelumnya, dengan menyebut sikap pejabat Jerman seperti "fasis".