Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hadi Poernomo Kalahkan Kemenkeu di MA, KY Ingatkan Independensi Hakim

Komisi Yudisial (KY) mengingatkan keputusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Hadi Poernomo melawan Kementerian Keuangan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum lanjutan. Pasalnya, hakim memiliki kemerdekaan dalam membuat putusan asal sesuai dengan fakta hukum.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 15 Maret 2017  |  00:44 WIB
Ketua Komisi Yudisial (KY) terpilih Aidul Fitriciada Azhari berpose usai mengikuti rapat pleno terbuka pemilihan ketua KY di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (26/2). Aidul Fitriciada Azhari terpilih menjadi Ketua KY masa jabatan paruh pertama periode 2015-2020 dengan mendapat empat suara dari tujuh komisioner yang menggunakan hak suara.  - ANTARA
Ketua Komisi Yudisial (KY) terpilih Aidul Fitriciada Azhari berpose usai mengikuti rapat pleno terbuka pemilihan ketua KY di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (26/2). Aidul Fitriciada Azhari terpilih menjadi Ketua KY masa jabatan paruh pertama periode 2015-2020 dengan mendapat empat suara dari tujuh komisioner yang menggunakan hak suara. - ANTARA

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengingatkan keputusan Mahkamah Agung (MA)  mengabulkan kasasi Hadi Poernomo melawan Kementerian Keuangan hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum lanjutan. Pasalnya, hakim memiliki kemerdekaan dalam membuat putusan asal sesuai dengan fakta hukum.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan sebuah perkara berdasarkan fakta yang diyakininya. Untuk itu, selama keputusan murni dari hakim, maka koreksi hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum lebih tinggi.

"Sebelum benar-benar ditemukannya 'faktor lain' di luar pertimbangan hukum semata, maka siapapun itu termasuk KY harus membatasi diri dalam berkomentar mengenai hasil putusan. Sekali lagi jalur yg telah tersedia adalah upaya hukum," kata Farid di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Sebelumnya, MA memenangkan kasasi Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo terhadap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) terkait SK dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus PT BCA Tbk.

Hadi meminta laporan audit investigasi inspektorat bidang Investigasi Irjen Depkeu No: LAP-33/IJ.9/2010 tertanggal 17 Juni 2010 itu dicabut.

Putusan MA tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi maupun pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya memenangkan Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak hadi poernomo
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top