Kabar24.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan 14 calon anggota Badan Pelaksana dan 10 nama calon Dewan Pengawas BKPH kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam strukturnya, baik Badan Pelaksana maupun Dewan Pengawas akan diisi oleh masing-masing 7 anggota. "Tim pansel mengajukan nama-nama tersebut yang nantinya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (14/3/2017).
Ketua Tim Pansel BPKH, Mulya Efendi Siregar mengemukakan jumlah pelamar secara keseluruhan mencapai 394 orang terdiri dari Badan Pelaksana 238 orang dan Dewan Pengawas 156 orang. "Setelah melalui seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan seleksi psikotes dan seleksi wawancara, tersisa 24 orang tersebut," ujarnya.
Berikut ke-14 calon anggota Badan Pelaksana:
- Bidang Risk Management BPKH: Ir. Ajar Susanto Broto, MM dan Dr.Ir.H.Andi Buchari, MM.
- Bidang Pengelolaan SDM BPKH: H. Ahmad Zaky dan Dr.Rahmat Hidayat, SE, MT.
- Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKH: Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc dan Donny Nuriawan, MBA.
- Bidang Arah Investasi BPKH: Dr.Beny Witjaksono, SE, MM dan Teuku Umar Laksamana, MBA.
- Bidang Pengelolaan Keuangan BPKH: Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si dan Drs. Agus Syabarrudin, M.Si.
- Bidang Operasional BPKH: A. Iskandar Zulkarnain, SE, MM dan Hendiarto, SE.
- Bidang Hukum BPKH: Dr. H. Moch. Jasin, MM., MH dan Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), MCL, PhD.
Adapun ke-10 calon anggota Dewan Pengawas yakni:
- Pengawasan Syariah BPKH: Dr. KH. Marsudi Syuhud dan Dr. H. Oni Syahroni, MA.
- Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH: Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy; H. Dinno Indiano, SE; H. Kiagus Mohammad Tohir, SE, AK; dan Ir. Suhaji Lestiadi, ME.
- Pengawasan Umum BPKH: Dr. Abd Hamid Paddu, MA; Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak.; H. Prayudha Moeljo, SE, MM; dan Dr. Yuslam Fauzi.
“Total 24 nama calon ini yang kami sampaikan kepada Presiden yang nantinya akan diteruskan ke DPR RI untuk ditetapkan,” ujar Mulya.
Dia menambahkan, Presiden akan memiliki waktu 10 hari untuk menyampaikan kepada DPR untuk menetapkan Dewan Pengawas. Sedangkan untuk Badan Pelaksana akan ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Pengawas hasil DPR dan ex officio dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.
