Bisnis.com, JAKARTA- Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus - 2 September tinggal menghitung bulan. Namun, ternyata biaya penyelenggaraan acara perhelatan olahraga terakbar se-Asia tersebut masih belum tersedia.
Padahal, Panitia Asian Games atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committe (Inasgoc) mengestimasi kebutuhan penyelenggaraan diluar infrastruktur mencapai Rp8,7 triliun.
Kementerian Keuangan hanya akan mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp500 miliar saja untuk tahun ini, sehingga pencarian dana selain dari APBN menjadi pekerjaan rumah paling mendesak untuk dilakukan.
Tinggal 17 bulan menuju deadline, Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Tim Pengarah Asian Games 2018 pada pekan lalu.
Dua hari ini, Kalla bergerak cepat dengan melakukan rapat koordinasi bersama menteri terkait dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Tohir guna mencapai kesuksesan ajang yang terakhir kali diselenggarakan di Tanah Air pada 1962 tersebut.
Untuk mengakali pendanaan, Wapres -yang berlatar belakang pengusaha- menyatakan solusi utamanya yaitu memaksimalkan peran swasta dalam pendanaan sponsor. Tak tanggung-tanggung, Kalla menginginkan korporasi skala internasional untuk mau menambal sisa kebutuhan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018.
Dia bahkan telah menyebut sejumlah sponsor potensial skala internasional, seperti Samsung, Toyota, atau Huawei yang kemungkinan bisa digaet.
"Jadi yang kalau dia pasang iklan seluruh Asia lihat," katanya.
Menurut Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Mohamad Oemar mengatakan Wapres JK memang menginginkan penjajakan yang lebih luas dalam menjaring calon sponsor. Saat ini, pihak terkait tengah melakukan pemetaan terkait evaluasi anggaran dan prospek sponsor, baik nasional maupun internasional.
"Beliau ini [Wapres JK] bisa dibilang seperti akan memanfaatkan posisinya, kenalannya, jaringannya dan juga pengalamannya untuk bisa mengajak swasta berpartisipasi," tutur Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Mohamad Oemar, di Kantor Wakil Presiden, Rabu (8/3/2017).
Masalahnya, pendekatan untuk melakukan marketing dengan calon sponsor belum bisa dilakukan oleh panitia karena belum adanya landasan hukum. Draf Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa saat ini masih tertahan di Kementerian Sekretariat Negara, menunggu diteken Presiden Jokowi. Selain sebagai landasan hukum pencarian sponsor, Perpres itu juga ditunggu untuk bisa mencairkan Rp500 miliar alokasi APBN untuk persiapan ataupun penyelenggaraan Asian Games tersebut.
Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, belum rampungnya Perpres dikarenakan masih adanya sedikit catatan utamanya yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Prinsipnya perpres sudah disetujui namun ada sedikit catatan berkaitan dengan BPKP dan LKPP. Saya rasa itu tidak ada masalah. Tadi dibicarakan oleh Wapres, prinsipnya harus dilakukan percepatan namun tetap menjaga akuntabilitas," ujarnya.
Pemerintah mematok target cukup ambisius dalam penyelenggaran Asian Games tahun depan, yakni menempati peringkat 8-10 klasemen akhir seluruh negara Asia yang berpartisipasi. Sukses prestasi.
Selain itu, pemerintah juga menginginkan kriteria penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga dilakukan setara dengan Asian Games 2014 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan. Sukses penyelenggaraan.
Terakhir, pemerintah mengharapkan infrastruktur yang dibangun dapat menjadi warisan untuk anak cucu kelak, seperti pada Asian Games 1962 yang mewariskan Stadion Gelora Bung Karno. Sukses infrastruktur.
Di sisi lain, pemerintah masih ingin menekan kebutuhan anggaran, dari usulan kebutuhan saat ini Rp8,7 triliun menjadi di kisaran Rp4-4,5 triliun saja.
Dengan tenggat waktu yang tersisa, kelihatannya sulit untuk memenuhi ketiga visi penyelenggaraan Asian Games tersebut, anggaran saja belum tersedia. Namun, melihat Jusuf Kalla yang 'pasang badan', seharusnya pesta rakyat 17 bulan kedepan akan berlangsung meriah.
