Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PKS: Pimpinan MPR-DPR Lebih Baik Ganjil

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menilai pimpinan MPR dan DPR akan lebih baik dalam mengambil keputusan apabila berjumlah ganjil. Sebab itu dia menilai usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna, kemarin (24/1/2017) perlu dilakukan pembahasan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 25 Januari 2017  |  13:59 WIB
PKS: Pimpinan MPR-DPR Lebih Baik Ganjil
Rapat paripurna DPR - Antara/Puspa Perwitasari
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menilai pimpinan MPR dan DPR akan lebih baik dalam mengambil keputusan apabila berjumlah ganjil.

Sebab itu dia menilai usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat paripurna, kemarin (24/1/2017) perlu dilakukan pembahasan.

“Buat Fraksi PKS tidak masalah, yang penting kinerja DPR makin bagus, kewajiban bisa diselesaikan sesuai target. Kalau PKS konsennya di situ,” kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Penambahan kursi pimpinan, khususnya di DPR, kata Jazuli, akan meringankan beban pimpinan. Diharapkan keputusan akan dapat diambil lebih cepat dengan penambahan pimpinan tersebut. “Dengan catatan tentu dalam koridor kewajaran,” katanya.

Adapun, sebelumnya PKB dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan tambahan dua kursi pimpinan DPR dan MPR.

Mereka mengusulkan hal itu dalam pandangan fraksi terhadap revisi terbatas Undang-undang No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Sebab penambahan satu pimpinan saja hanya akan membuat pimpinan DPR sebagai salah satu alat kelengkapan dewan berjumlah genap.

Sementara, lazimnya pimpinan alat kelengkapan dewan berjumlah ganjil, karena bersifat kolektif kolegial.

Saat ini pembahasan revisi UU MD3 telah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

UU MD3
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top