PM Israel Cabut Pembatasan Pembangunan Permukiman di Yerusalem

Bisnis.com, JERUSALEM -  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan Minggu, mengatakan kepada para menteri senior bahwa dia akan mencabut pembatasan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur, segera setelah pemerintah kota itu menyetujui izin untuk membangun ratusan rumah baru di daerah tersebut.

"Tidak perlu lagi mengkoordinasikan pembangunan di lingkungan Yahudi di Jerusalem Timur. Kita dapat membangun di tempat yang kita inginkan dan sebanyak yang kita inginkan," kata pernyataan mengutip Netanyahu yang kemudian menambahkan bahwa adanya kemungkinan memulai pembangunan di tepi Barat.

"Visi saya adalah untuk menegakkan kedaulatan atas seluruh pemukiman," kata pernyataan yang juga menegaskan bahwa upaya Netanyahu tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemukim dan menarik koalisi sayap kanan.

Netanyahu mengatakan kepada para menteri pada pertemuan di mana mereka juga memutuskan untuk menunda membahas RUU aneksasi Israel di pemukiman Tepi Barat Maale Adumim, rumah bagi 40.000 warga Israel di dekat Yerusalem.

Sebuah pernyataan singkat yang dikeluarkan setelah diskusi dengan forum menteri yang dikenal sebagai Kabinet Keamanan, mengatakan pekerjaan ini akan ditunda hingga Netanyahu bertemu Presiden baru AS, Donald Trump.

Netanyahu mengadakan percakapan telepon pertamanya dengan Presiden Trump pada Minggu, berjalan "sangat hangat" dan menyatakan bahwa ia telah diundang untuk pertemuan dengan Trump di Washington pada Februari mendatang.

"Banyak hal kita hadapi. Masalah Israel-Palestina, situasi di Suriah, ancaman Iran," kata Netanyahu dalam pernyataan yang disiarkan pada awal sidang kabinet mingguannya.

Sementara itu proyek pemukiman yang disetujui oleh pemerintah kota Yerusalem pada Minggu berada di tanah yang oleh warga Palestina dianggap sebagai bagian dari negara masa depan mereka dan telah dihapus dari agenda pada Desember atas permintaan Netanyahu untuk menghindari kecaman lebih lanjut dari pendahulu Trump, Barack Obama.

Namun, kelompok sayap kanan Israel percaya bahwa sikap Trump terhadap permukiman yang dibangun di Tepi Barat dan Jerusalem Timur - daerah yang dirampas Israel dalam perang 1967 - akan jauh lebih mendukung dibandingkan Obama.

Pemerintah Kota Yerusalem menyetujui izin bangunan untuk lebih dari 560 unit di pemukiman perkotaan Pisgat Zeev, Ramat Shlomo dan Ramot, daerah yang dianeksasi ke Yerusalem dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Walikota Yerusalem Nir Barkat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa delapan tahun pemerintahan Obama adalah hal yang "sulit dengan penuh tekanan ... untuk membekukan pembangunan" tapi Israel sekarang memasuki era baru.

Warga Palestina mengecam langkah itu. "Kami sangat mengutuk keputusan Israel untuk menyetujui pembangunan," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dalam minggu-minggu terakhir, pemerintahan Obama membuat marah pemerintah Israel dengan tidak menggunakan hak veto yang biasanya dilakukan oleh AS mengenai resolusi anti-pemukiman di Dewan Keamanan PBB.

Sebelum mengambil alih jabatan presiden, Trump juga berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan telah mencalonkan David Friedman, sebagai duta besar baru AS untuk Israel, yang dipandang sebagai pendukung kebijakan permukiman.

Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibukotanya, tetapi dunia internasional menganggap status akhir tergantung pada hasil negosiasi perdamaian. Palestina mengatakan bahwa pemindahan kedutaan akan menghancurkan prospek perdamaian. Negosiasi gagal pada tahun 2014.

Pengamat di Israel menganggap terlalu dini untuk mengatakan apa kebijakan Trump tentang hal ini meskipun Gedung Putih mengatakan pada Minggu bahwa masalah tersebut sebagai prioritas dalam pembicaraan untuk memenuhi janji Trump.

"Kami berada di tahap yang sangat awal untuk membahas hal ini," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer dalam sebuah pernyataan.

Sebagian besar negara menganggap aktivitas pemukiman sebagai illegal dan menjadi hambatan bagi perdamaian. Tapi Israel menolak dengan mengutip kitab suci, sejarah dan hubungan politik daerah itu - sementara Palestina juga mengklaim hal yang sama.