Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyederhanaan Aturan, 31 Permen Direvisi

Sebanyak 31 peraturan menteri akan direvisi, dan satu permen akan dihapus
Gloria Natalia Dolorosa
Gloria Natalia Dolorosa - Bisnis.com 18 Januari 2017  |  06:38 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. - Bisnis.com
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 31 peraturan menteri akan direvisi dan satu peraturan menteri bakal dihapus.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan pemerintah tengah menyederhanakan regulasi. Dari 202 peraturan menteri (permen) yang sudah dievaluasi, satu peraturan menteri akan dihapus, yakni aturan tentang izin gangguan (HO).

"Dari 202 aturan, ada 31 peraturan menteri yang diubah dan diminta direvisi. Presiden mengatakan sederhanakan aturan. Kalau tidak perlu aturan, jangan bikin aturan," katanya di Kompleks Istana Presiden, Selasa (17/1/2017).

Menurut Rudiantara, dari 116 kasus korporasi soal pengaduan di bidang investasi, sebanyak 37 kasus sudah dimediasi dan rampung, salah satunya pembangkit listrik Jawa III PLN berkapasitas 2x660 MW yang bernilai investasi sekitar Rp20 triliun.

"Dari 116 kasus, sebanyak 37 kasus menjadi prioritas, yang besar-besar sudah selesai," ucap Rudiantara.

Deregulasi tersebut dibahas dalam rapat dengan Menteri Koordinantor bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (17/1/2017).

Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan sudah ada delapan peraturan menteri yang disederhanakan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

rudiantara peraturan menteri
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top