Bisnis.com, JAKARTA- - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan kepada pejabat pemerintahan agar tidak terlibat jual beli jabatan yang akan berakhir dengan rusaknya karir.
"Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo usai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-60 Provinsi Jambi melalui siaran tertulis, Jumat (6/1/2017).
Selain perencanaan anggaran, tambahnya, mutasi jabatan juga merupakan area rawan korupsi. "Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," tegasnya.
Dia lalu mencontohkan Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap dalam proses mutasi jabatan.
Mendagri juga mengatakan salah satu ancaman utama negara adalah korupsi. Sebab, pada 2016 KPK telah memecahkan rekor Muri dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.
"DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," katanya menambahkan.
Adapun, Mendagri mendukung penuh upaya KPK untuk membongkar praktik dugaan suap penempatan jabatan di daerah. “Prinsipnya Kemendagri mendukung penuh langkah KPK. Praktik suap penempatan jabatan merusak sistem birokrasi,” katanya.
