Kabar24.com, JAKARTA—Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal.
Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menuturkan, saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. “Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (14/12/2016).
Program tersebut, lanjutnya, diprioritaskan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman pugar, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan.
Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan. Eko mengklain ada sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi.
Pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data kementerian menunjukkan program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M2 di kawasan-kawasan transmigrasi.
Kedua, program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru, yaitu Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi.
Ketiga, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan.
Keempat, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah.
Kelima, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar.
Keenam, mendukung upaya ekspor non migas, seperti pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan
