Kabar24.com, SEMARANG—Realisasi pendapatan asli daerah Jawa Tengah yang tidak sesuai target membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo siap menyerahkan gaji dan insentif yang diterima selama satu tahun terakhir.
Dalam apel pagi di halaman Kantor Gubernuran, pihaknya memaparkan langkah yang diambil untuk mengembalikan insentif salah satu bentuk tanggungjawab, pengabdian kepada masyarakat dan loyalitas kepada negara.
Namun demikian, Ganjar tidak mengingat secara rinci besaran insentif dan gaji yang akan dikembalikan kepada negara karena tidak tercapainya target PAD tahun ini.
“Saya akan memulai terlebih dahulu. Sudah saya hitung, jika [insentif] itu masih belum mendorong, gaji saya selama setahun juga akan saya kembalikan. Saya kembalikan secara bertahap dan melihat bagaimana prestasi kita bersama dalam mengejar prestasi pendapatan,” ujarnya, Senin (21/11).
Pihaknya meminta kepada pejabat setempat melakukan langkah serupa sebagai bentuk solidaritas karena tidak tercapainya target PAD tahun ini.
Pada kesempatan itu, Ganjar menyatakan juga akan melindungi semua aparatur sipil negara atau (ASN) dari berbagai tekanan, termasuk tekanan politik maupun dari berbagai pihak yang mencoba menggoyang kesolidan pegawai di lingkup Pemprov Jateng.
Bentuk perlindungan tersebut salah satunya tetap mempertahankan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS. Sebab, pemberian TPP selain menyejahterakan dan memotivasi PNS supaya bekerja lebih giat, juga bertujuan meningkatkan profesionalisme PNS.
“Persoalan TPP saya bertahan, karena itu adalah bagian dari kinerja yang harus saya berikan kepada teman-teman untuk bekerja lebih baik. Tetapi tolong layani masyarakat dengan baik dan disiplin sebenar-benarnya disiplin,” ujarnya.
Ganjar juga menekankan agar seluruh ASN mampu melakukan revolusi mental secara nyata atau tidak basa basi dan menjadi contoh disiplin yang baik bagi publik. Menegakkan disiplin bukan karena diawasi Satpol PP atau melihat wajah gubernur, tapi disiplin karena tanggung jawab yang melekat pada diri setiap individu.
Sebelumnya, Pemprov Jateng telah memangkas target PAD sebesar Rp1,1 triliun dari Rp13,8 triliun menjadi Rp12,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.
Pemprov Jateng terpaksa merevisi target PAD karena pada triwulan kedua 2016 jumlah pendapatan masih jauh dari target yakni baru sekitar Rp5,5 triliun.
Disisi lain, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten optimistis target PAD dari sektor retribusi dapat tercapai.
Dari target sebesar Rp21,6 miliar, hingga pertengahan November 2015 sudah terealisasi sebesar Rp18,9 miliar atau sekitar 79%.
“Masih ada waktu 1,5 bulan lagi, kami optimis bakal tercapai. Berbagai strategi sudah kami siapkan,” kata Kasi Penagihan dan Pemungutan DPPKAD Klaten, Harjanto Heri Wibowo.
Berkaitan dengan hal tersebut, imbuh Harjanto, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan SKPD pemegang retribusi.
Koordinasi ini terus dilakukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi.
“Mulai dari SKPD yang kekurangan petugas pemungut hingga kebocoran potensi pendapatan retribusi. Dengan koordinasi, maka persoalan tersebut dapat diatasi dan diminimalisir,” tambah Harjanto.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala DPPKAD Klaten, Sunarno. Dia memaparkan evaluasi terhadap capaian pendapatan terus dilakukan setiap periode. Selain dapat memberikan solusi dari permasalahan target yang belum tercapai, potensi pendapatan agar dapat tercapai lebih maksimal dapat terus digali.
“Seperti retribusi di sektor pariwisata, kami masih terus mengoptimalkan setiap destinasi yang ada. Hasilnya sudah mulai terlihat, masih ada sisa 1,5 bulan namun capaian retribusi di sektor pariwisata sudah mencapai 94%,” jelas Sunarno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
