Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Alasan Polisi Tidak Menahan Ahok

Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok, menyusul ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 November 2016  |  13:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (24/10). - Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (24/10). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -  Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok, menyusul ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hal itu karena tidak semua penyidik setuju bahwa dalam kasus Ahok terdapat unsur pidana.

"Penahanan itu harus (memenuhi) dua syarat objektif bahwa di kalangan penyidik harus ada pendapat mutlak kalau itu unsur tindak pidana. Dalam gelar perkara kemarin, jelas ada perbedaan pendapat. Karena unsur obyektif yang menyatakan pidana tidak mutlak, maka tidak dilakukan penahanan," kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Alasan kedua, penahanan tidak dilakukan karena pihak Bareskrim menganggap Ahok cukup kooperatif. "Kabareskrim sebut yang bersangkutan kooperatif, mau datang mengklarifikasi," ujarnya.

Selain itu, Ahok yang saat ini sedang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta juga memperkecil kemungkinan yang bersangkutan untuk melarikan diri.

Tito juga meminta semua pihak untuk tidak risau terhadap kemungkinan Ahok menghilangkan barang bukti. Pasalnya, polisi telah mengamankan seluruh alat bukti dalam kasus ini.

Bareskrim Polri resmi menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ahok bareskrim polri

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top