Kabar24.com, JAKARTA - Greenpeace Indonesia menyayangkan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengajukan banding terkait putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang informasi pengelolaan hutan Indonesia.
Greenpeace menyatakan seharusnya KLHK melakukan putusan tersebut; karena jika tidak, langkah KLHK itu menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap transparansi pengelolaan hutan.
"Reaksi KLHK ini sangat disayangkan mengingat seyogianya KLHK melaksanakan putusan tersebut," ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis.com, Senin (14/11/2016).
Menurut Greenpeace, peta dalam format shapefile sangat penting sebagai salah satu cara menekan kebakaran hutan. Informasi yang transparan mengenai peta konsesi dan pemilik/penanggungjawabnya sangat penting bagi publik.
Dalam hal itu, masyarakat bisa berkontribusi langsung dalam menjaga hutan. Keterbukaan informasi peta ini juga akan membantu masyarakat adat dan lokal yang tempat tinggal dan wilayah penghidupannya kerap terancam akibat operasi perusahaan besar.
Sebelumnya, dalam sidang di Komisi Informasi Pusat, Greenpeace Indonesia telah memenangkan gugatan yang dilayangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Putusan tersebut diumumkan pada Senin (24/10).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
