Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian PPA Dorong Daerah Atasi Masalah Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta daerah turut aktif dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.
Eka Chandra Septarini
Eka Chandra Septarini - Bisnis.com 09 November 2016  |  19:57 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berdoa di makam Putri Nur Fauziah seorang anak korban pembunuhan disertai tindak kejahatan asusila, di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (7/10). - Antara
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise berdoa di makam Putri Nur Fauziah seorang anak korban pembunuhan disertai tindak kejahatan asusila, di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (7/10). - Antara

Kabar24.com, MATARAM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta daerah turut aktif dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.

Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Muhammad Ihsan menyampaikan perlunya kolaborasi dari komponen masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak.

"Pemerintah telah melakukan beberapa upaya strategis, seperti membuat atau merevisi peraturan perundangan untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia," ujar Muhammad seperti dikutip Bisnis.com dalam keterangan resmi, Rabu (9/11/2016).

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady H. Sayuti menambahkan daerah perlu memberikan partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).

"Proram PUSPA three ends, yaitu akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan," ujar Rosiady.

Lebih lanjut, Rosiady menegaskan pentingnya evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar mengetahui keefektifan suatu program.

Rosiady mengatakan dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan sinergitas dari praktisi dan akademisi lembaga nonpemerintah. Mengingat kasus kekerasan pada perempuan anak, serta perdagangan manusia terus meningkat.

Jika memungkinkan, pemerintah bahkan perlu untuk membuat posko atau satgas kekerasan pada perempuan dan anak, agar cepat tanggap ketika ada kasus kekerasan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top