Barrack Obama Siap Cabut Sanksi Ekonomi Untuk Myanmar

Bisnis.com, WASHINGTON -  Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Rabu 914/9/2016) menyatakan siap mencabut sanksi-sanksi ekonomi untuk Myanmar usai bertemu dengan pemimpin negara tersebut, Aung San Suu Kyi, di Gedung Putih.

"Ini adalah tindakan tepat agar rakyat Birma bisa merasakan sendiri manfaat dari cara baru menjalankan usaha dengan adanya pemerintahan baru," kata Obama di ruang Oval bersama Suu Kyi.

Pertemuan antara kedua penerima Hadiah Nobel Perdamaian tersebut merupakan yang pertama sejak partai yang didirikan Suu Kyi menang besar dalam pemilihan umum tahun lalu.

"Kami berpendapat, sudah saatnya mencabut semua sanksi yang menghancurkan perekonomian kami," kata Suu Kyi sambil menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mendukung negaranya dengan menerapkan sanksi saat dirinya masih menjadi tahanan rumah di bawah kepemimpinan junta militer.

Bersamaan dengan kedatangan Suu Kyi, Gedung Putih mengaku akan memasukkan kembali Myanmar ke dalam daftar sebuah sistem bernama "Generalized System of Preferences" (GSP), yang menghapus pajak impor dari negara-negara miskin dan berkembang.

Amerika Serikat menghapus Myanmar dari daftar penerima GSP pada 1989 sebagai respon atas pembubaran brutal unjuk rasa kelompok pro-demokrasi oleh junta militer di negara tersebut.

Masuknya kembali Myanmar ke dalam daftar penerima GSP, ditambah dengan pencabutan sanksi "akan memberi kesempatan bagi pemerintahan, pengusaha, dan institusi nir-laba Amerika Serikat untuk berinvestasi dan berpartisipasi di kawasan yang diharapkan semakin demokratis dan sejahtera," kata Obama.

Suu Kyi akan bertemu dengan para pemimpin dua lembaga legislatif Amerika Serikat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, pada Kamis.

Anggota majelis rendah dari Partai Republik, Ed Royce, yang juga merupakan kepala Komite Urusan Luar Negeri, mengatakan bahwa meskipun pemerintahan Suu Kyi telah membawa harapan baru bagi Myanmar, pihaknya masih mempertanyakan komitmen Suu Kyi untuk melindungi kelompok marjinal Muslim Rohingya.

Sementara itu seorang pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat mengatakan bahwa pencabutan sanksi oleh Obama tidak berlaku untuk bantuan militer. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri juga masih akan menolak visa bagi pejabat militer Myanmar.

Kebijakan terbaru Obama terkait Myanmar kemudian ditanggapi dengan kecaman oleh sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia.

"Pencabutan larangan usaha bersama militer Myanmar dan juga kroni-kroninya, yang telah memperkaya diri dalam beberapa dekade terakhir, bukanlah langkah yang tepat," kata John Sifton, wakil direktur Human Rights Watch di Washington.

"Kebijakan ini hanya akan menguntungkan mereka, dan segelintir orang lain, dan bukan warga Myanmar pada umumnya," kata dia.

Suu Kyi selama ini dikritik karena mendiamkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya.