Bisnis.com, JAKARTA – Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah mengerek defisit anggaran dalam RAPBN 2017 senilai Rp332,8 triliun atau 2,41% terhadap produk domestik bruto.
Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini dikarenakan masih banyaknya agenda dan sasaran pembangunan yang harus dikerjakan tahun depan. Oleh karena itu, pihaknyamenjamin pengerekan defisit digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM,” katanya di depan anggota dewan, Selasa (16/8/2016).
Selain itu, kebijakan pembiayaan diberikan untuk membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah.
Pihaknya juga menjanjikan penjagaan rasio utang terhadap produk domestik bruto akan dalam batas aman dan terkendali. Oleh karena itu, sambungnya, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.
