Kabar24.com, BEIJING - China harus mempersiapkan diri untuk melakukan konfrontasi di Laut China Selatan menjelang keputusan oleh pengadilan arbitrase internasional atas sengketa yang melibatkan pihaknya dengan Filipina.
Mengutip Reuters, surat kabar nasional China mengatakan pada Selasa (5/7/2016) bahwa negeri Tirai Bambu harus mempersiapkan pasukan militernya untuk mencegah ancaman yang timbul dari putusan pengadilan arbitrase tersebut. Ketegangan telah meningkat menjelang 12 Juli, hari di mana putusan oleh pengadilan arbitrase akan dibacakan.
Dalam editorial surat kabar tersebut dijelaskan bahwa sengketa tersebut akan dipersulit oleh intervensi Amerika Serikat. Hal tersebut akan menyebabkan China menghadapi eskalasi lebih lanjut karena ancaman yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap kedaulatan negara tersebut.
"Washington telah mengerahkan dua kapal induk di sekitar Laut China Selatan, dan ingin mengirim sinyal dengan meregangkan otot. Sebagai negara adidaya di region, AS menunggu ketaatan China terhadap putusan,” kata surat kabar tersebut.
China harus mempercepat pengembangan kemampuan pencegahan militernya.
"Meskipun China tidak dapat bersaing dengan AS secara militer dalam jangka pendek, pihaknya harus dapat membuat AS membayar biaya jika campur tangan dalam sengketa Laut China Selatan dengan kekerasan," katanya.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa China berharap sengketa dapat diselesaikan dengan perundingan, tetapi harus siap untuk konfrontasi militer. Hal tersebut adalah akal sehat dalam hubungan internasional.
Surat kabar itu diterbitkan oleh Partai berkuasa Komunis resmi Harian Rakyat, dan sementara itu banyak dibaca di kalangan pembuat kebijakan itu tidak memiliki fungsi corong yang sama dengan induknya.
China diketahui berencana mengabaikan putusan dari pengadilan arbitrase tersebut dan bertindak sebagai penghinaan ada tatanan hukum internasional. Pihaknya akan menawarkan pembicaraan dengan Filipina terkait penyelesaian sengketa.
Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim tumpang tindih dengan China di wilayah laut tersebut. Otoritas Beijing telah menolak kasus arbitrase, mengklaim pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dan mengatakan pihaknya akan memecahkan masalah secara bilateral.
Negosiasi antara China dan Filipina akan mencakup isu seperti “kerja sama pengembangan dan riset ilmiah jika pemerintahan baru Manila mengenyampingkan putusan pengadilan arbitrase dan kembali melakukan pembicaraan dengan China.
