Kabar24.com, JAKARTA--Pemerintah mengaku berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan sosial agar tak ada celah yang dimanfaatkan gerakan komunis untuk berkembang.
Solusi itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Hidayatullah Nashirul Haq di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
"Solusi yang ditawarkan beliau [Wapres Kalla] mensejahterakan rakyat agar ideologi komunis tak ada ruang untuk memanfaatkan adanya kesenjangan sosial ekonomi,"ungkap Nashirul usai pertemuan, Senin(16/5/2016).
Menurut dia, Wapres Kalla menegaskan ideologi komunis bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sehingga pengembangannya harus dicegah.
Dalam pertemuan tersebut, ketua organisasi masyarakat (Ormas) Islam itu juga mengaku menyampaikan keprihatinan para tokoh dan umat Islam atas munculnya indikasi kebangkitan isu ideologi komunis.
Menurut dia, keberanian gerakan komunis menampakkan diri dapat menimbulkan dampak separatisme serta memberi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hanim Thohari menambahkan pihaknya akan berupaya mencegah perkembangan ideologi yang tidak sesui dengan pondasi bangsa melalui jalur pendidikan.
"Sikap hidayatullah sangat jelas menolak rekonsiliasi, tetapi bahwa Indonesia memaafkan komunisme, memaafkan anak turunnya itu iya, tetapi bukan bentuk rekonsiliasi,"tegasnya.
