Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berencana meninjau kuburan masal korban tragedi 1965 yang telah dirujuk oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65).
"Kita akan siapkan tim untuk meninjau kuburan massal korban 1965 yaitu di Pati dan di Wonosobo (Jawa Tengah) yang telah ditunjuk oleh YPKP 65," kata Luhut saat ditemui di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/5/2016).
Dia mengatakan Kemenkopolhukan akan mengirimkan satu tim terpadu, dan dia meminta keamanan orang-orang yang terlibat untuk tidak diganggu.
Pada hari yang sama Ketua YPKP 65 Bedjo Untung beserta lembaga swadaya masyarakat bidang HAM menyerahkan catatan jumlah kuburan massal kepada Luhut.
"YPKP 65 secara resmi menyerahkan rangkuman dan catatan tentang kuburan massal yang ada di Indonesia, yang kami temukan ada 122 kuburan massal yang diperkirakan ada 13.999 mayat di dalamnya. Kuburan itu tersebar di Jawa dan Sumatera," ungkap Ketua YPKP Bedjo Untung.
Sebelum pihaknya menyerahkan catatan tersebut, dia meminta agar Menkopolhukam menjamin kemananan anggota YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban.
Selain itu, dia juga meminta agar kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Bapak Luhut dengan lugas menjawab bahwa mereka akan menjamin keamanannya. Dia mengatakan, 'negara ini negara besar maka keselamatan akan dijamin, saya akan perintahkan dan menelepon ke kodam dan kodim'," kata Bedjo menyampaikan perkataan Luhut kepada timnya.
Penggiat HAM dari International People's 1965 Tribunal Reza Muharam mengatakan data itu telah dilaporkan kepada Komnas HAM.
"Komnas HAM punya data, TNI punya data, lembaga sejarah juga punya data mengenai korban, saya harap ada lembaga pengungkap kebenaran untuk melihat data-data tersebut agar jumlah korban itu jelas," ujar Reza, berharap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
