JOKOWI: Deregulasi di Tingkat Pemda Hal Penting

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan langkah untuk melakukan deregulasi di tingkat pemerintahan daerah merupakan hal penting dalam menindaklanjuti berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah.

"Mestinya paket-paket ini ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasinya melalui aturan baik perbup (peraturan bupati) atau perda (peraturan daerah), jangan justru membuat aturan yang menghambat gerak kita," kata Jokowi dalam sambutannya ketika menutup Apkasi Investment Trade International Summit (AITIS) 2016 di JIExpo Kemayoran Jakarta.

Presiden Jokowi menyebutkan saat ini pemerintah fokus untuk dua hal prioritas yaitu deregulasi dan percepatan penyediaan infrastruktur karena deregulasi diperlukan negara besar untuk bertindak cepat dan tidak terhambat aturan.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mekanisme pengawasan terkait pelaksanaan paket kebijakan deregulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah dipantau oleh masing-masing kementerian terkait.

"Seperti paket kebijakan XII yang bermacam-macam mulai dari tenaga kerja, izin perdagangan, impor, ekspor itu dipantau oleh kementerian masing-masing," kata Wapres Kalla di Jakarta, Jumat (29/4).

Dia menjelaskan, setelah ada pemantauan oleh kementerian terkait kemajuan dan yang dicapai melalui paket kebijakan akan dilaporkan secara rutin kembali kepada Presiden.

Sebelumnya, Kementerian Bidang Perekonomian menyatakan Paket Kebijakan Ekonomi XII sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia akan memfokuskan kemudahan berusaha, seperti untuk UMKM.

"Kami punya fokus setiap kali (mengeluarkan kebijakan). Kemarin (Paket Jilid XI) fokusnya logistik, sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi XII adalah bagaimana menciptakan kemudahan berusaha," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Eddy Putra Irawady usai Inseminasi dan Diseminasi Paket Kebijakan Perekonomian di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (20/4).