Bisnis.com,JAKARTA Heboh peredaran Panamas Papers yang mengindikasikan penghindaran pajak oleh para elit di seluruh dunia direspons oleh para anggota parlemen di seluruh Asean yang tergabung dalam Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR).
Pasalnya, dokumen tersebut turut mencatut nama-nama besarbaik tokoh politik maupun pebisnis kawakandi Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Beberapa di antaranya a.l. Menteri Kehakiman Kamboja, dan putra Perdana Menteri Malaysia.
Dari Indonesia sendiri, setidaknya nama menteri, politisi, pengaman ekonomi, dan berbagai pengusaha serta keluarga atau koleganya juga tercatut dalam daftar tersebut.
Terkait hal itu, APHR mendesak para pemerintah di kawasan Asean untuk menindaklanjuti informasi tersebut, terutama yang terkait dugaan penggelapan pajak oleh korporasi skala besar.
Mereka juga menuntut perbaikan rezim perpajakan di Asia Tenggara secara lebih adil. Negara anggota Asean dinilai perlu merombak kebijakan ekonomi yang lebih melindungi warga miskin dan memprioritaskan kepentingan publik.
Penggelapan pajak yang dilarikan ke luar negeri harus dihentikan. Perusahaan multinasional dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing, tegas Ketua APHR Charles Santiago dalam siaran pers, Kamis (7/4/2016).
Dia juga mendesak agar berbagai perantara, termasuk lembaga dan institusi keuangan di Asia Tenggara untuk diinvestigasi dan dapat dituntut.
Dia menilai kebocoran dokumen yang menghebohkan tersebut mengungkapkan sejauh mana para elit politik dan ekonomi di Asean telah menyalahgunakan aturan tentang kebebasan pajak luar negeri (offshore tax haven).
Kebocoran tersebut sekaligus membuktikan perlunya pengambilan tindakan untuk akuntabilitas regional Asean dan memastikan masyarakat Asia Tenggara terlindungi dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan sejumlah elit.
Kita perlu memiliki konsep jelas dan lebih luas tentang keadilan pajak regional. Kita perlu fokus menciptakan komunitas Asean yang bekerja untuk memerangi, bukan memfasilitasi, jenis perilaku yang tidak bermoral seperti yang terungkap dari kebocoran informasi itu, tegasnya
Pada saat bersamaan, APHR menganggap isu Panamas Papers bukan sekadar soal penghndaran atau dugaan penggelapa pajak. Kebocoran tersebut menggambarkan contoh riil komunitas regional dan global yang dihadapi warga Asean. s
Sejalan dengan proses integrasi Asean yang sedang berlangsung, APHR menuntut pengamanan untu memastikan manfaat pajak dapat dirasakan secara adi, dan para elit tidak menyalahgunakan sistem untuk keuntungan pribadi.
Sementara itu, Wakil Ketua APHR dari Indonesia, Eva K. Sundari menambahkan usulan APHR valid untuk direspons Indonesia mengingat perpajakan di negara ini menganut prinsipworld wide income.
Artinya, dari mana saja sumber penghasilannya, sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pajak (WP) Indonesia, dia harus membayar pajaknya di Indonesia.
Kebocoran ini juga momentum untuk memperkuat sinergitas Ditjen Pajak dengan perbankan, perizinan usaha, maupun OJK demi membantu memperkuat kelembagaan DJP agar target penerimaan pajak untuk seumber dana pembangunan dapat tercapai, tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
