Kabar24.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta menyesalkan kasus tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi atas dugaaan penyuapan yang dilakukan oleh salah satu developer besar di Jakarta.
Praktek praktek seperti ini seharusnya tidak lagi dilakukan oleh pengusaha di era keterbukaan dan transparansi seperti saat ini. Terlebih pemerintah sedang gencar melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental.
"Kita melihat bahwa pelayanan dilingkungan pemerintah DKI Jakarta sudah jauh lebih baik dan hampir bebas pungli seperti yang selama ini dikeluhkan oleh dunia usaha," kata Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta Sarman Simanjorang, Sabtu (2/4/2016).
Menurutnya, perubahan yang terjadi di lingkungan pemprov DKI Jakarta tidak di ikuti oleh legislatif.Tertangkapnya ketua komisi D DPRD DKI Jakarta membuktikan masih adanya praktik pesanan dalam membuat kebijakan seperti Perda yang sesuai dengan keinginan pengusaha.
"Kami sangat sayangkan jika ada pengusaha yang masih seperti ini. Kami akan siap membantu setiap pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai keluhan, hambatan atau kebijakan yang tidak pro bisnis dan pro dunia usaha yang menghambat pengembangan atau ruang gerak pengusaha," jelasnya
Dia menambahkan, kelancaran iklim bisnis bisa dilakukan dengan melakukan dialog dan berkomunikasi dengan instansi terkait, dimana komunikasi menjadi alat utama, bukan dengan praktik suap-menyuap.
Menurutnya, pengusaha harus ikut berperan serta mendukung upaya pemerintah untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Disisi lain dia juga berharap kepada pemprov DKI agar dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi agar melibatkan pelaku usaha.
"Dalam hal ini pemprov harus terbuka sehingga pengusaha tidak melakukan praktik suap sebagai jalan pintas untuk menggolkan proyeknya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
