Bisnis.com, NAYPYITAW - Parlemen Myanmar memilih teman dekat dan kepercayaan peraih Nobel Aung San Suu Kyi menjadi presiden pada Selasa, menjadikan Htin Kyaw kepala negara pertama bukan berlatar belakang militer sejak 1960-an.
Suu Kyi membawa partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinannya ke kemenangan telak pada pemilihan umum pada November, namun undang-undang dasar melarangnya menjadi kepala negara.
Meskipun demikian, dia berjanji menjalankan negara melalui perwakilan presiden dan pada Kamis, NLD mencalonkan Htin Kyaw untuk peran tersebut. Dia memimpin lembaga derma, yang didirikan Suu Kyi, dan menjadi salah seorang kepercayaan, yang dekat dengan kalangannya, sejak pertengahan 1990-an. Dia bukan anggota parlemen.
"Hasil hari ini karena kecintaan masyarakat terhadap dirinya. Itu kemenangan saudari saya Aung San Suu Kyi," kata Htin Kyaw kepada Reuters setelah pemungutan suara.
Jumlah besar anggota NLD memastikan kemenangan bagi pilihan Suu Kyi itu dalam pemungutan suara kedua parlemen. Htin Kyam mendapatkan 360 dari 652 suara, kata pejabat parlemen, yang bertugas menghitung suara.
Suu Kyi, yang merupakan anggota parlemen pertama yang memberikan suaranya, bertepuk tangan dan tersenyum setelah hasilnya diumumkan.
"Ini merupakan hari yang besar bagi kita," Zar Ni Min, anggota parlemen majelis rendah dari kubu NLD mengatakan setelah pemungutan suara. "Ini adalah apa yang telah kami harapkan sejak dahulu," tambahnya.
Militer, yang kuat, masih menduduki seperempat dari jumlah keseluruhan kursi dalam parlemen, dan memiliki hak di bawah konstitusi yang ada untuk mencalonkan salah satu dari tiga kandidat presiden. Calon dari militer, Jenderal (purn) Myint Swe, mendapatkan 213 suara, yang menjadikannya wakil presiden pertama.
Ketegangan Ketegangan Suu Kyi dengan militer memanas seteah pemilihan presiden dan saat partainya bersiap mengambil alih kekuasaan.
Hubungan angkatan bersenjata dengan Suu kyi akan menjelaskan kesuksesan terobosan paling signifikan Myanmar dari kekuasaan militer sejak para tentara merebut kekuasaan pada 1962.
Suu Kyi ingin menghilangkan militerisasi dalam perpolitikan Myanmar, namun untuk melakukannya dia secara efektif memerlukan dukungan dari pihak militer.
Angkatan bersenjata mendapatkan tiga kementerian di bawah konstitusi yang berlaku, begitu pula dengan minoritas dalam parlemen, yang memberi mereka hak tolak atas perubahan undang-undang dasar, yang cukup untuk membatasi peluang reformasi Suu Kyi.
Sejumlah sumber dari kubu Suu Kyi mengatakan bahwa dia semakin frustrasi dengan kerasnya pendirian pihak militer terkait sejumlah isu, mulai dari mengubah konstitusi hingga formalitas kecil seperti lokasi serah terima kekuasaan nantinya.
Anggota parlemen dari pihak NLD juga mengatakan bahwa pilihan pihak militer, Myint Swe tidak sejalan dengan semangat rujuk, yang sangat diusahakan Suu kyi.
Myint Swe menjabat dalam pemerintahan sebagai kepala intelijen militer, yang ditakuti, dan berada dalam daftar yang dijatuhi hukuman Amerika Serikat.
Calon presiden ketiga, Henry Van Thio, juga dicalonkan NLD. Dia akan menjadi wakil presiden kedua dan dipilih Suu Kyi untuk mewakili sejumlah kalangan kecil di negara itu. Dia adalah anggota suku Chin, yang berada di bagian baratlaut Myanmar.
Presiden akan memilih anggota kabinet, yang akan menggantikan pemerintahan Presiden thein Sein, yang turun jabatan pada 1 April, kecuali memilih yang akan menduduki jabatan menteri dalam negeri, pertahanan dan pengamanan perbatasan, yang ketiganya akan dipilih kepala militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
