Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Sikap Wakil Ketua DPR dan Komisi III Jika BNN Jadi Kementerian

Sikap kalangan DPR masih terpecah dalam menanggapi rencana pemerintah menaikkan status BNN menjadi kementerian. Hal ini diperlihatkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (kedua kanan) bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso (ketiga kanan), menunjukan barang bukti saat gelar pengungkapan narkotika jenis aabu dan ekstasi jaringan internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta./Antara
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian (kedua kanan) bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso (ketiga kanan), menunjukan barang bukti saat gelar pengungkapan narkotika jenis aabu dan ekstasi jaringan internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sikap kalangan DPR masih terpecah dalam menanggapi rencana pemerintah menaikkan status BNN menjadi kementerian. Hal ini diperlihatkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan usulan pemerintah agar Badan Narkotika Nasional ditingkatkan statusnya menjadi kementerian harus dikaji dahulu, terkait mekanisme yang ada saat ini.

"Jadi jangan tiba-tiba membentuk badan, karena ada aturan mainnya," katanya di Jakarta, Jumat.

Dia setuju bahwa perlu upaya serius dalam memerangi narkoba namun peningkatan status BNN itu tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fadli mendukung niat pemerintah untuk peningkatan status BNN itu karena dinilai sebagai upaya serius dalam pemberantasan narkoba.' "Terlepas dari itu (dikaji dahulu), harus didukung dan disetujui karena niatnya bagus untuk mendukung pemberantasan narkoba," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan status Badan Narkotika Nasional menjadi kementerian, karena dibutuhkan kewenangan lebih besar dalam upaya pemberantasan narkoba.

"Sudah pasti bahwa Komisi III DPR akan mendukung langkah pemerintah itu, karena BNN memang butuh kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan sekarang ini," katanya di Jakarta, Jumat.

Bambang mengatakan, peningkatan status BBN menjadi setara kementerian merefleksikan semangat dan kebijakan pemerintah memerangi sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang, baik sindikat internasional maupun lokal.

Menurut dia, peningkatan status BNN itu merupakan eskalasi dari tekad Presiden Joko Widodo yang telah mengumumkan perang total terhadap sindikat narkoba.

Penetrasi sel-sel sindikat narkoba sudah menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Apalagi belakangan ini sudah menunjukan perlawanan bersenjata manakala akan disergap oleh satuan polisi anti narkoba," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, selain potensi perlawanan dari semua anggota sindikat, jangan lupa bahwa peredaran narkoba terus meningkatkan jumlah korban di kalangan generasi muda.

Selain itu menurut dia, peredaran narkoba itu membuat Komisi III DPR dan semua pihak tidak ada pilihan lain untuk mendukung penguatan peran dan fungsi BNN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper