Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar jangan sampai ada korban "dwelling time" dalam bentuk pergantian pejabat atau menteri karena tidak juga beres mengurus waktu bongkar di pelabuhan.
"Akan saya pantau terus, enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3/2016).
Ia mengatakan telah mengecek langsung di lapangan terkait waktu bongkar di pelabuhan yang masih berkisar 6 hingga 7 hari, beberapa waktu lalu, sementara di Singapura hanya sehari dan Malaysia dua hari.
Jokowi memberi waktu enam bulan ketika itu agar masalah tersebut bisa diturunkan di bawah lima hari.
"Kan permintaan saya masih wajar di bawah lima hari, saya tunggu enam bulan tidak bergerak sama sekali akhirnya ada menteri yang saya ganti yang saya copot. Itu masalah dwelling time," katanya.
Pada Januari 2016, Presiden kembali memerintahkan kepada menteri terkait untuk menurunkan kembali waktu bongkar di pelabuhan.
"Januari sudah 4,7 ya oke berarti sudah di bawah 5. Saya sampaikan dan saya ingin mendekati angka yang saya targetkan, harus mendekati, ini kurang sedikit. Saya kira bulan-bulan ini atau bulan depan, saya kira sudah bisa masuk ke angka 3," katanya.
Dengan masuk ke angka tiga, kata Presiden, maka efisiensi makin terlihat di pelabuhan.
"Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time. Enggak boleh ada korban lagi," katanya mengulangi pernyataannya.
PRESIDEN JOKOWI: Jangan Ada Menteri Jadi Korban Dwelling Time
Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar jangan sampai ada korban dwelling time dalam bentuk pergantian pejabat atau menteri karena tidak juga beres mengurus waktu bongkar di pelabuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium