Kabar24.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung langkah pemerintah membentuk peta desa untuk menggali potensi di masing-masing desa.
Dia menerangkan peta desa akan memberikan informasi lebih banyak tentang desa termasuk potensi desa, kondisi infrastruktur, dan demografis, serta memuat catatan kemiskinan di desa yang bersangkutan.
Pihaknya berharap semua persoalan di tingkat desa masuk dalam peta, lengkap dengan berbagai sistem informasi desa. Jika formulasi akan diluncurkan, tempat yang paling tepat untuk uji coba adalah di Jateng.
"Jateng siap sebagai lokasi uji coba. Kalau ada data warga miskin lengkap dengan jumlah dan tingkatan kemiskinan, mempermudah negara mengintervensi warga miskin dengan menindaklanjuti," ujar Gubernur Ganjar Pranowo, dalam laman Pemprov Jateng, Jumat (26/2/2016).
Menurutnya, peta desa akan menjadi dasar pertimbangan berbagai kebijakan nasional maupun daerah, sekaligus digunakan untuk merancang tata ruang desa di kawasan pedesaan, daerah transmigrasi, serta sumberdaya lahan, air, dan sumber energi terbarukan.
Ganjar mengklaim memiliki program desa mandiri yang bukan kepemerintahan tapi kewilayahan. Untuk merumuskan desa berdikari ada dua hal penting di desa tersebut. Yakni mampu menyelesaikan soal pangan dan energi.
Saat Undang-undang Desa dibuat, mantan anggota Komisi II DPR RI ini, ikut terlibat meskipun tidak sampai tuntas. Oleh sebab itu, Ganjar sedikit banyak mengetahui proses dan bermacam perdebatan tentang bagaimana desa akan dikelola.
"Ketika UU Desa masuk, saya sudah menjadi gubernur. Kemudian saya mengategorisasikan ribuan desa di Jateng menjadi tiga. Yakni desa maju, sedang, dan miskin dengan tujuan anggaran yang diberikan kepada desa sesuai sasaran pembangunan," terangnya.
Sementara ini, terdapat 100 desa berdikari di Jateng. Untuk percepatan desa berdikari 2015, Pemprov Jateng mengucurkan stimulus melalui bantuan keuangan desa sebesar Rp349,12 miliar kepada 7.809 desa.
Dengan rincian desa pemula sebesar Rp170,2 miliar untuk 3.406 desa masing-masing Rp50 juta, desa prakarsa Rp174.33 miliar kepada 4.358 desa masing-masing sebesar Rp40 juta, serta desa berdikari Rp4,5 miliar ke 45 desa masing-masing Rp100 juta.
Sebagai informasi, peta desa yang diluncurkan akan dijadikan sebagai acuan percepatan pembangunan di desa. Pasalnya, salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan adalah tersedianya informasi geospasial.
“Yang mana, penetapan dan penegasan batas desa maupun kelurahan, adalah cikal bakal bagi penetapan batas daerah, dan menjadi awal pembangunan Indonesia,” ujarnya.
