Kabar24.com, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memproyeksi terampasnya hak ekonomi dan sosial akan semakin meningkat pada tahun ini dengan maraknya perampasan lahan untuk pembangunan.
Ketua Komnas HAM Nur Kholis menuturkan jumlah perampasan lahan semakin lama semakin meningkat sehingga harus dicegah. Dia menuturkan pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendorong kegiatan investasi untuk menghormati HAM warga.
"Konflik agraria juga dapat dicegah apabila rencana pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang digalakkan, dilakukan dengan menghormati HAM, menghormati hak-hak masyarakat setempat – termasuk kelompok-kelompok masyarakat adat – atas tanah dan sumberdaya alam," kata Nur Kholis dalam keterangan yang dikutip Bisnis.com, Selasa (23/2/2016).
Dia memaparkan pemerintah juga seharusnya tak hanya mengandalkan penyelesaian konflik agraria dengan lembaga yang ada saat ini. Selama ini penyelesaian konflik itu diselesaikan oleh BPN maupun pengadilan, yang dinilai sering menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil.
