Kabar24.com, JAKARTA - Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar Munaslub Golkar bisa benar-benar menjadi penyelesai konflik, bukan menjadi sumber dari munculnya seri ketiga dari konflik yang terjadi di tubuh partai bergambar beringin tersebut.
Tokoh senior Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar harus berlangsung secara demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan, karena itu penyelenggaraannya harus melalui prosedur yang lazim dilakukan di internal partainya.
"Munaslub adalah jalan keluar untuk menyelesaikan konflik di internal Golkar dan ada tiga kata kunci yang harus dilaksanakannya, yaitu demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," katanya di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk "Mau Kemana Golkar?" di Cikini Jakarta.
Hajriyanto menjelaskan unsur demokratis diartikan, semua tahapan dan proses penyelenggaraan Munaslub harus melalui prosedur yang dimiliki Partai Golkar. Dia mencontohkan, kepanitiaan Munaslub dipilih melalui rapat pleno DPP Partai Golkar dan kemudian disahkan.
"DPP Partai Golkar yang diperpanjang (oleh Kemenkumham) membentuk munaslub yang demokratis melalui prosedur yang lazim dilaksanakan di Golkar," ujarnya.
Unsur rekonsiliatif, menurut dia, kepanitiaan Munaslub harus mencerminkan rekonsiliasi dua kubu yang ada di internal Golkar. Kepanitian Munaslub harus mencerminkan kekuataan yang ada di internal Golkar sehingga tujuan rekonsiliasi bisa terwujud.
"Kepanitiaan Munaslub harus mencerminkan kekuataan yang ada di Golkar. Lalu unsur berkeadilan yaitu adil terhadap hak dan kewajiban," katanya.
Mantan Wakil Ketua MPR itu menilai jika tiga hal itu tidak dipenuhi maka Munaslub itu nanti hanya akan jadi Munas yang ketiga di Partai Golkar yang tidak menyelesaikan konflik yang terjadi.
Dia menilai kalau ketiganya tidak terpenuhi maka tidak mustahil akan melahirkan perpecahan lagi dan melenceng dari tujuan penyelenggaraan Munaslub untuk menyatukan partai tersebut.
"Apabila Munas itu betul-betul dapat diselenggarakan, maka itu jadi perwujudan dari penyelesaian konflik. Sebab hanya Munas yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah seperti ini," katanya.
Namun Hajriyanto mengakui, masih ada beberapa masalah sebelum Munas, terutama masalah kepesertaan Munas dan siapa yang punya hak pilih nanti. Hal itu menurut dia, banyak DPD juga terjadi pembelahan kepengurusan sebagaimana perpecahan di DPP.
"Sementara itu, masalah kepanitiaan juga sampai hari ini saya kira juga belum dibentuk," katanya.
Hadir dalam diskusi tersebut, politikus Partai Golkar Meutya Hafid dan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi.
