Kabar24.com, SURABAYA -- Pemkab Trenggalek akan mengembangkan Prigi sebagai pelabuhan antarpulau di pesisir selatan dengan potensi dermaga mampu disandari kapal berbobot 50.000 dead weight tonnage (DWT).
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengatakan Prigi mengatakan pengembangan akan dilakukan bertahap dari pesisir yang mempunyai kedalaman alur masuk pelabuhan 16 low water spring (LWS) untuk menampung kapal 500 DWT.
Selanjutnya, pengembangan dioptimalkan hingga kedalaman 24 LWS sesuai potensi Prigi sehingga bisa menampung kapal handymax.
"Detail engineering design sedang dilakukan oleh Pemprov (Jatim) dan kami akan melakukan konsultasi erat dengan mereka dan Ditjen Perhubungan Laut," kata Emil kepada Bisnis seusai dilantik di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).
Pelabuhan Prigi merupakan bagian dari pengembangan koridor Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, salah satu dari 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan mengadopsi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bedanya, WPS memasukkan pesisir selatan sebagai wilayah pengembangan.
Saat ini, hanya terdapat pelabuhan perikanan nusantara di Teluk Prigi. Dalam gambaran Emil, Prigi akan menjadi pintu keluar dan masuk perdagangan barang antarpulau di sepanjang Samudra Hindia. Barang-barang yang diproduksi di sepanjang koridor Yogyakarta-Malang akan dikirim melalui Prigi. Sebaliknya, Prigi menjadi pintu masuk bagi barang-barang yang dibutuhkan daerah di koridor Yogyakarta-Malang.
"Makanya, saya mau coba dengan bupati-bupati membuat kerja sama penukaran barang. Jangan sampai kapal kirim barang ke luar, baliknya kosong. Mahal jadinya," ujar Emil.
Jika konsep itu direalisasikan, dia meyakini Prigi akan memainkan peran sentral jalur logistik di selatan. Saat ini, di selatan Jawa hanya terdapat Pelabuhan Teluk Intan di Cilacap, Jawa Tengah yang captive hanya untuk pengapalan BBM alias bukan jalur logistik.
Anak Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak ini menuturkan kemungkinan dana pembangunan pelabuhan menggunakan APBN dan APBD. Dia memastikan, Pemkab Trenggalek akan berkontribusi membebaskan lahan.
"Tanya saya 1-2 bulan lagi, Insyaallah ada jawaban yang lebih konkret," ujar Emil saat ditanya tentang rencana konstruksi.
Saat dihubungi, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah memberikan 'lampu hijau' terhadap rencana tersebut pekan lalu.
Pemprov menargetkan penyusunan DED rampung akhir tahun ini sehingga pembangunan proyek dapat dimulai 2017. Dengan perkiraan masa konstruksi tiga tahun, maka pelabuhan bisa beroperasi paling cepat akhir 2019.
Wahid mengestimasi pembangunan infrastruktur pelabuhan di luar lahan, dalam hal ini dermaga, hanya membutuhkan Rp60 miliar, yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pemprov bertanggung jawab menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan fasilitas penunjang. Adapun Pemkab Trenggalek akan mendanai pembebasan lahan.
Prigi, tutur dia, mutlak dikembangkan sehubungan dengan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) Pacitan-Trenggalek. Jika tak ada pelabuhan untuk lalu-lintas perdagangan antarpulau atau internasional, maka beban transportasi di jalur itu menjadi tak efisien karena lagi-lagi bergantung pada pelabuhan di pantura.
"Prigi dipilih karena teluk, arus ombaknya tenang, tidak perlu breakwater, sehingga biaya pembangunannya murah," jelas Wahid.
Menurutnya, Prigi bisa menjadi pintu keluar produk pertanian dan marmer yang dihasilkan oleh Trenggalek dan Tulungagung. Selama ini, tongkang batubara sudah sandar di Prigi untuk memasok bahan bakar PLTU Pacitan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
