Dewan Pengawas
Natalie Sudibyo pegiat korupsi lainnya menyoroti poin tentang pembentukan dewan pengawas di dalam lembaga anti rasuah tersebut.
Menurut dia, poin tersebut sangat tidak realistis. Dia memahami, ada keinginan dari sejumlah pihak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK.
"Saya arasa ini tidak realistis, dewan pengawas semacam apa yang mereka inginkan," kata dia.
Perempuan yang pernah terlibat sebagai panitia penyelenggara pemilihan komisoner KPK tersebut menganggap, memilih komisioner KPK saja sangat susah. Karena harus memilih orang yang lebih baik diantara orang baik.
"Bagaimana memilih orang yang lebih baik," kata Natalie.
Atas dasar itu dia meminta Baleg DPR untuk menghentikan proses revisi undang-undang tersebut.
Seperti diketahui, sesuai dengan perkembangan terakhir, rapat pleno Baleg yang digelar Rabu (10/2/2016), resmi menyepakati revisi UU tersebut. Dari total 10 fraksi di Baleg, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak kesepakatan tersebut.
Sisanya, baik fraksi pendukung pemerintah maupun maupun fraksi yang baru mendukung pemerintah, semua setuju.
Bukan hanya itu, 9 fraksi tersebut juga menyepakati 5 poin baru yang ada dalam materi revisi UU itu, yang 4 poin di antaranya berasal dari fraksi-fraksi pengusul revisi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PPP, dan Fraksi PKB dan 45 pengusul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
