Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU KPK Ancam Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi: Lembaga Survei

Direktur Lembaga Survei Indonesia Hendra Prasetyo mengatakan Presiden Jokowi akan kehilangan kepercayaan publik apabila mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 08 Februari 2016  |  17:48 WIB
Revisi UU KPK Ancam Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi: Lembaga Survei
Presiden Joko Widodo meresmikan gedung baru KPK. - Antara

Kabar24.com, JAKARTA−Direktur Lembaga Survei Indonesia Hendra Prasetyo mengatakan Presiden Jokowi akan kehilangan kepercayaan publik apabila mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya revisi UU KPK dinilai tidak sesuai dengan janji presiden Joko Widodo untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau kita bicara modal, kepercayaan atau trust adalah modal politik. Semakin besar kepercayaan publik, semakin besar dukungan atas kebijakan,” kata Hendro, di Kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Senin (8/2/2016).

Berdasarkan hasil survei Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia, tren kepuasan Jokowi saat ini tertinggi sejak dilantik sebagai Presiden.

Selain itu, Jokowi menduduki peringkat pertama dalam survei Top of Mind dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Namun, kepercayaan publik dapat berubah apabila Jokowi tidak menghiraukan aspirasi publik tentang revisi UU KPK.

Seluruh pemilih dalam Pilpres 2014 yang dijadikan sampel dalam survei ini−baik pemilih Jokowi maupun Prabowo, lebih banyak yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan KPK.

Adapun survei ini dilakukan dengan 1.550 sampel warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.

Soal jumlah sampel, Hendro mengklaim survei tersebut memiliki tingkat kesalahan sebesar 2,5% dengan tingkat keperceayaan 95%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi revisi uu kpk
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top