Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ICW: Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK

Ashari Purwo Adi N
Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com 27 Januari 2016  |  18:05 WIB
ICW: Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK

Kabar24.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan surat penolakan pembahasan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi. 

Lalola Easter, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan Presiden harus konsisten menolak revisi tersebut karena draf yang diusulkan berisiko membonsai kinerja lembaga antirasuah itu. 

“Surat itu harus segera dikeluarkan oleh Presiden Jokowi menyusul DPR sudah memasukkan lagi revisi tersebut dalam program legislasi nasional 2016,” kata Lola dalam keterangan resmi ICW, Rabu (27/1/2016). 

Menurutnya, ada sedikitnya 10 klausul yang berisiko melemahkan KPK antara lain hilangnya kewenanangan KPK melakukan penuntutan; hambatan dalam penyadapan; kewajiban lapor ke Kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi.

Hambatan lainnya adalah adanya kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); kurangnya tenaga penyidik; gesekan dengan lembaga hukum lain; batasan penanganan perkara korupsi dengan kerugian negara Rp50 miliar; batas waktu 12 tahun sebelum akhirnya dibubarkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top